Pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap dengan mengecek rekening atau KKS serta menghubungi pihak yang dapat memberikan informasi resmi.
Pantau Informasi dari Pendamping PKH
Pendamping PKH menjadi salah satu pihak yang dapat membantu KPM memperoleh informasi mengenai kepesertaan maupun kendala penyaluran di wilayah masing-masing.
KPM dapat berkoordinasi dengan pendamping PKH, perangkat desa atau kelurahan, serta dinas sosial setempat untuk mengetahui perkembangan penyaluran.
Informasi dari pihak resmi juga penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai jadwal.
Sebab, tanggal pencairan yang diterima satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.
Siapkan Dokumen Saat Pencairan
KPM sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan sejak awal.
Dokumen tersebut antara lain KTP, KK, KKS, buku tabungan, atau undangan barcode apabila pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Persyaratan teknis dapat mengikuti ketentuan bank atau pos penyalur di masing-masing wilayah.
Karena itu, KPM perlu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh pendamping maupun pihak penyalur.
Gunakan Fitur Usul dan Sanggah Jika Data Tidak Sesuai
Masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria tetapi tidak tercatat sebagai penerima dapat memanfaatkan mekanisme pembaruan data yang tersedia.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos sesuai mekanisme yang berlaku.
Fitur usul dan sanggah dapat menjadi salah satu sarana masyarakat untuk menyampaikan kondisi data sosial ekonomi yang dinilai belum sesuai.
Namun, pengajuan tersebut tidak berarti bantuan otomatis langsung diberikan.
Data tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.
Nominal PKH 2026 Sesuai Komponen
Besaran bantuan PKH berbeda-beda sesuai komponen penerima dalam keluarga.
Untuk skema penyaluran per tiga bulan, nominal yang tercantum dalam indeks bantuan sosial PKH antara lain: