PALEMBANG – Sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026, turut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Diskusi yang membahas evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris, ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Nur ‘Ainun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti secara daring dari Ruang Rapat Kepala Divisi P3H.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, berpandangan bahwa evaluasi kebijakan MKN perlu diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara ketentuan regulasi dan kebutuhan pelaksanaannya di lapangan.
BACA JUGA:Kemenkum Sumsel dan Polda Sumsel Jajaki Penguatan Kerja Sama Pelayanan dan Penegakan Hukum
BACA JUGA:Hari Pahlawan 2026, Kakanwil Kemenkum Sumsel Ajak Pegawai Wujudkan Semangat Juang melalui Pengabdian
Menurutnya, kejelasan kewenangan, mekanisme kerja, serta dukungan operasional menjadi aspek penting agar MKN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalitas Notaris. Karena itu, evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat kesesuaian norma, tetapi juga perlu mencermati berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil evaluasi harus dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun dukungan anggaran,” ujar Budi Argap Situngkir.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady dalam arahannya, menekankan pentingnya evaluasi dampak kebijakan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi MKN serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan regulasi.
Diskusi menghadirkan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Natalia Pandiangan, yang menyampaikan perspektif mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan MKN.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Percepat Pembentukan Perda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual
BACA JUGA:Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Kemenkum Sumsel Tegaskan Disiplin Kinerja
Selanjutnya, Kepala Divisi P3H, Apri Listiyanto, memaparkan hasil evaluasi implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.
Beberapa persoalan yang mengemuka meliputi belum optimalnya pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap kewenangan MKN, belum adanya dasar hukum pelaksanaan sidang secara virtual, serta keterbatasan anggaran operasional.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Utara, Karel Butarbutar, turut menyampaikan perspektif organisasi profesi terkait mekanisme pelaksanaan kewenangan MKN, khususnya dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris.