Ketentuan ini diterapkan agar bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
BACA JUGA:PT BPP Salurkan 650 Paket Sembako, Jangkau Permukiman Suku Anak Dalam di Pelosok Muba
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, Dinas Koperasi dan UKM Muba turut menggandeng pihak ketiga, yakni CV Cipta Bangun Konsultan.
Perusahaan konsultan tersebut akan bertanggung jawab dalam sejumlah tahapan pelaksanaan di lapangan, mulai dari verifikasi dan validasi (verval) calon penerima, pendampingan proses pencairan, pengawalan pembelian peralatan usaha, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Zulkarnain menyebutkan, kerja sama dengan konsultan tersebut berlangsung selama dua bulan kerja dengan nilai anggaran mencapai Rp400 juta.
Keterlibatan konsultan diharapkan dapat membantu memastikan seluruh tahapan program berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Dinas Koperasi Muba Tegaskan Tidak Ada Pungutan Liar
Di sisi lain, Zulkarnain juga menanggapi adanya informasi mengenai dugaan pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Maju.
Ia menegaskan, Dinas Koperasi dan UKM Muba tidak akan memberikan toleransi kepada pihak mana pun yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program bantuan pemerintah tersebut.
Pihaknya bahkan telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk menelusuri informasi yang beredar.
"Jujur, kami memang sudah pasang telinga dan mendengar isu bahwa ada yang berani main-main.
Kami langsung bergerak melakukan kroscek ke lapangan, dan sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran," tegasnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa dalam proses pengajuan proposal mungkin terdapat biaya administrasi kecil, seperti pembelian meterai dan jasa pencetakan dokumen.
Biaya tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp50 ribu. Di luar kebutuhan administrasi proposal itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang dibebankan kepada calon penerima manfaat.
"Selebihnya, program ini harus bersih dan tepat sasaran," tutup Zulkarnain.