Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Bekasi Utara atau Kota Cikarang Membuat Dilema

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Bekasi Utara atau Kota Cikarang Membuat Dilema.

Wacana pemekaran wilayah Jawa Barat (Jabar) kembali mencuat ke permukaan dan memunculkan perdebatan berbagai pihak.

Sebab, usulan pemekaran wilayah Jawa Barat kali ini antara pembentukan Kabupaten Bekasi Utara dan Kota Cikarang yang akan memisahkan diri dari Kabupaten Bekasi.

Sejak kajian awal pada tahun 2008, dinamika sosial, ekonomi, dan politik telah mengalami perubahan signifikan, mendorong evaluasi ulang terhadap rencana pemekaran wilayah Jawa Barat tersebut.​

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Bandung Timur Karena Kondisi Objektif Daerah

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan 25 Kabupaten dan Kota Baru Tekanan Kapasitas Pemerintahan

Selain itu, moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat masih berlaku, menjadi hambatan utama dalam realisasi pemekaran wilayah Jawa Barat ini.

Pemerintah daerah perlu melakukan kajian ulang yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah Jawa Barat ini benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.

Dimana, pemekaran wilayah Jawa Barat ini merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk sejarah, pertumbuhan ekonomi, dan aspirasi masyarakat setempat.

Terakhir, perubahan arah pemekaran wilayah Jawa Barat ini dari usulan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara menjadi Kota Cikarang mencerminkan dinamika pembangunan dan kebutuhan akan evaluasi kebijakan yang adaptif.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Menyingkap Sejarah dan Masa Depan Struktur Administratif Indonesia

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Wacana Pembentukan Kota Tenggarong Upaya Pelestarian Budaya Lokal

Sejarah Pemekaran: Dari Bekasi Utara ke Kota Cikarang

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Usulan ini didasarkan pada kajian yang melibatkan tim ahli, termasuk para doktor dan pakar, yang menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Bekasi. 

Sumber: palpos.disway.id