Dilema Pendidikan di Sumsel: Antara Alat Praktik Usang dan Pemangkasan Anggaran

PALEMBANG — Sektor pendidikan di Kota Palembang tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sekolah-sekolah berteriak meminta peremajaan fasilitas; di sisi lain, anggaran daerah sedang "diperketat" demi menyokong program strategis nasional.

Realita ini terekam jelas dalam Reses Masa Sidang V Tahun 2026 yang digelar Anggota Dapil II DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 10-17 Februari 2026.

Dipimpin oleh Hj. Zaitun, SH, MKn (Gerindra) selaku Koordinator, membawa kekuatan penuh dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (Nasdem), serta jajaran anggota lainnya seperti Muhammad Yansuri, S.IP (Golkar), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H.M Anwar Al Syadat, S.Si, M.Si (PKS), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST, M.I.Kom (PAN).

Anggota DPR Sumsel Dapil II-Foto: Popa-

Kunjungan di SMKN 2 Palembang disambut meriah dengan atraksi seni siswa. Namun, di balik kemeriahan itu, Kepala SMKN 2 menyampaikan keluhan mendasar mengenai kualitas sarana prasarana.

Mayoritas peralatan praktik siswa di sekolah kejuruan ini masih menggunakan teknologi lama yang sudah tertinggal jauh dari standar industri modern.

Peremajaan alat menjadi harga mati jika ingin mencetak lulusan yang siap kerja.

Tak hanya soal alat, Nursia Mahmud, salah satu guru setempat, menyuarakan kegelisahan rekan sejawatnya mengenai kurikulum yang dianggap terlalu sering berubah-ubah (volatile).

Anggota dapil II mengaku akan tetap perjuangkan aspirasi pendidikan-Foto: Popa-

Ia juga meminta adanya kepastian jaminan hari tua bagi guru P3K agar kesejahteraan mereka di masa pensiun setara dengan PNS. Menariknya, para siswa SMKN 2 juga menyampaikan aspirasi yang sangat spesifik: permohonan pengadaan AC untuk masjid sekolah agar ibadah mereka lebih khusyuk.

Menanggapi hal ini, H. Nopianto memberikan penjelasan jujur mengenai kondisi fiskal daerah.

Ia mengungkapkan adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada pemangkasan anggaran daerah hingga Rp2 triliun demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"Banyak usulan yang saat ini sulit diakomodir secara instan karena adanya pemangkasan anggaran besar-besaran untuk program nasional. Namun, aspirasi mengenai kurikulum tetap akan kami sampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi," tegas Nopianto. Terkait AC masjid, Ir. H. Zulfikri Kadir secara spontan berkomitmen untuk membelikannya menggunakan dana pribadi para anggota dewan.

Wakil ketua DPRD Sumsel, Novianto menjelaskan kondisi keuangan daerah-Foto: Popa-

Sumber: