Dilema Pendidikan di Sumsel: Antara Alat Praktik Usang dan Pemangkasan Anggaran

Berlanjut ke SMAN 15 Palembang, persoalan bergeser ke masalah ruang gerak. Kepala Sekolah, Eli Nurhasana, mengungkapkan bahwa luas lahan sekolah saat ini hanya sekitar seperempat hektar, sementara jumlah siswa mencapai 800 orang.

Anggota dapil II usai reses di SMAN 15--

Kondisi ini dinilai sangat tidak ideal untuk proses belajar mengajar yang sehat.

"Kami memohon agar kantor balai penelitian yang dulunya masuk wilayah SMAN 15 dikembalikan fungsinya ke sekolah. Kami butuh perluasan lahan untuk melayani siswa lebih banyak lagi," harap Eli.

Selain itu, usulan pengadaan bus sekolah dan penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menjadi poin utama yang disampaikan para guru.

Fajar Febriansyah menanggapi dengan menyarankan pihak sekolah untuk melakukan audiensi formal ke Komisi V DPRD Sumsel guna membedah teknis penyaluran KIP. Mengenai lapangan kerja, Fajar memotivasi siswa agar tidak hanya terpaku pada sektor formal dalam negeri, melainkan juga berani menjajaki peluang di luar negeri selama sesuai dengan aturan hukum.

Kunjungan berakhir di SMA Nurul Iman, yang mewakili suara sekolah swasta. Pihak sekolah mengeluhkan sulitnya mendapatkan siswa baik secara jumlah maupun kualitas di tengah persaingan dengan sekolah negeri.

Mereka meminta pemerintah memberikan keadilan, seperti pengangkatan gurus swasta, dan penempatan guru P3K agar tetap berada di sekolah asal (swasta) dan tidak ditarik ke sekolah negeri yang justru menyebabkan sekolah asal kekurangan guru.

Disini, pihak yayasan meminta bantuan pemerintah untuk pengadaaan meja dan kursi sekolah karena sudah banyak rusak. Serta minta anggaran untuk ekskul maupun untuk anak ikut lomba-lomba.

Anwar Al Syadat merespons hal ini dengan mengingatkan pentingnya akurasi data. "Agar guru bisa diangkat P3K dan mendapat sertifikasi, pihak sekolah wajib rajin melakukan update data Dapodik setiap bulan. Ini adalah pintu masuk utama kesejahteraan guru," ujarnya.

Menutup rangkaian reses, Hj. Zaitun menegaskan bahwa semua aspirasi telah dicatat dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Sumsel untuk disampaikan kepada Gubernur. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk realistis.

"Pemerintah akan melihat skala prioritas. Dengan adanya efisiensi anggaran untuk menyukseskan program strategis nasional, tidak semua usulan bisa direalisasikan serentak. Kami akan kawal mana yang paling mendesak bagi kepentingan anak didik kita," tutup Zaitun. 

Sumber: