Tuntut Penyelesaian Tanah Ex-Behersteireen, DPRD Bentuk Pansus

Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto menyampaikan akan mencarikan solusi dan langkah-langkah penyelesaian hak masyarakat.

"Ini sudah lama bergejolak dan saatnya butuh kepastian sehingga tidak ada lagi kejar-kejaran," ujar Deddy.

Deddy yang merupakan putra daerah asli Tanjung Enim menegaskan bahwa, DPRD Muara Enim serius untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama pihak eksekutif.

"Saya sudah bicara dengan Bupati. Kalau ada masalah, kita diskusikan dan cari solusinya," tegasnya.

Untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah ini, Deddy mengungkapkan akan membentuk penugasan Panitia Khusus (Pansus).

"Kalau sudah bentuk Pansus, artinya ini tidak main-main, kita ingin agar lebih komprehensif dan penyelesaian hak masyarakat segera terwujud," ungkapnya.

Asisten I Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya mewakili Pemkab Muara Enim menyampaikan bahwa akan memperjuangkan penyelesaian permasalahan yang menjadi keinginan masyarakat.

"Kita berharap kepada masyarakat untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pemerintah daerah, yakinlah kita akan berpihak pada kebenaran," ujar Andi.

Kabag Hukum Ratna Puri Prapawati menambahkan bahwa, Bupati Muara Enim berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan hak tanah Ex-Behersteireen ini tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mohon kami diberikan kesempatan untuk melakukan kajian ulang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada saat ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim Handry Uswander, mengatakan bahwa pada intinya dari Kantor Pertanahan mendukung adanya kepastian hak atas tanah, termasuk di lokasi ex-PN Taba ini. 

"Dalam hal ini kami sudah mencatat, catatan ini akan kami bahas bersama pemerintah daerah, karena untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat ini belum merupakan kewenangan dari BPN," ujarnya.(ozi)

Sumber: