Kapolres Ogan Ilir Tegaskan: Kegiatan di Kantor Bupati Bukan Unjuk Rasa, tapi Rapat Mediasi Polemik PT Gembala

OGANILIR, PALPOS.ID – Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Ogan Ilir pada Senin (3/11/2025) bukan merupakan aksi unjuk rasa sebagaimana diberitakan sebelumnya, melainkan agenda resmi rapat pembahasan terkait polemik antara masyarakat Desa Tanjung Baru dengan pihak PT Gembala Sriwijaya.

Menurut Bagus, rapat tersebut diinisiasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah cukup lama terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, dengan pihak perusahaan perkebunan tersebut. 

Kegiatan mediasi ini dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri, serta perwakilan masyarakat setempat.

“Sebenarnya kegiatan kemarin itu bukan unjuk rasa, tapi agenda rapat pembahasan terkait polemik yang ada di Desa Tanjung Baru antara masyarakat dengan PT Gembala Sriwijaya,” jelas Kapolres.

BACA JUGA:Bupati Panca Tegaskan Rekomendasi HGU PT Gembala Tak Diperpanjang Sebelum Ada Kejelasan untuk Masyarakat

BACA JUGA:Dialog Pemkab Ogan Ilir dan Warga Tanjung Baru Soal HGU PT Gembala Diwarnai Ricuh dan Unjuk Rasa

Ia menuturkan, dalam rapat mediasi tersebut, perwakilan masyarakat yang hadir membawa beberapa kelompok warga untuk ikut mendengarkan jalannya pembahasan. 

Namun, hanya sejumlah perwakilan yang diperkenankan masuk ke ruang rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan. 

Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang berada di luar gedung ingin turut serta masuk, namun situasi tetap dapat dikendalikan dengan baik oleh aparat yang berjaga.

“Alhamdulillah rapat di dalam berlangsung kondusif dan tidak ada kerusakan di dalam kantor bupati. Masyarakat yang tidak bisa masuk tetap kami imbau untuk tenang dan menghormati jalannya rapat,” ujar Bagus.

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Sampaikan Orasi Ilmiah di Dies Natalis ke-65 Unsri

BACA JUGA:Polsek Indralaya Amankan Pria Bawa Pisau Penusuk Tanpa Izin, Terancam Jerat UU Darurat 1951

Kapolres menambahkan bahwa hasil dari rapat tersebut belum final. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait berencana akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail penyelesaian permasalahan lahan yang menjadi inti dari polemik tersebut.

“Nanti akan ada rapat berikutnya lagi untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini,” tambahnya.

Sumber: