Melalui Sistem Merit, Sebanyak 169 Pejabat di OKI Dirotasi

KAYUAGUNG, PALPOS.ID - Melalui Sistem Merit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan promosi dan rotasi kepada 169 pejabat administrasi, pengawas dan fungsional di RRBS II, Senin, 24 Juli 2023.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI Maulidini, SKM mengatakan, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi

BACA JUGA:Pileg 2024, Shodiq Sebut PKB OKI di Setiap Dapil Harus Dapat Kursi

"Kemudian, kompetensi, kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Di dalam sistem Merit terdapat penilaian dari masyarakat, makanya masyarakat bisa memberikan nilai kepuasan," ungkapnya.

Sehingga tambahnya, nilai itulah yang masuk ke dalam Sistem Merit. Dimana Rotasi mutasi dan promosi pada hari ini merupakan penilaian secara transparan dan akutanbel.

BACA JUGA:Iuran BPJS Kelas 1,2, dan 3 Bakal Diganti KRIS JKN, Begini Tanggapan Dokter Praktik di OKI

Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Ir Asmar Wijaya, MSi mengemukakan, rotasi pejabat yang dilakukan di lingkungan Pemkab OKI merupakan hal biasa, apalagi pemerintah telah menerapkan Sistem Merit. 

"Promosi diberikan bagi pegawai yang mampu dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sekaligus memiliki kinerja dan prestasi selama mengabdi," ujar Eks Kepala DPRKP OKI ini.

BACA JUGA:Peringati Harla ke-25, PKB OKI Santuni 21 Anak Yatim

Menurutnya, rotasi dilakukan untuk melakukan penyegaran agar mendapatkan suasana baru supaya tidak ada kejenuhan. Dia mengingatkan, ASN dilantik hari ini maupun seluruh ASN di lingkungan Pemkab OKI untuk bekerja secara profesional. 

"Utamakan kedisiplinan, teruskan hal baik yang telah dilakukakan atau dicapai oleh pejabat sebelumnya. Lakukan inovasi dan akselerasi capaian-capaian sehingga mampu mewujudkan OKI Mandira," tuturnya.

BACA JUGA:Melalui Dana CSR, BSB Kayuagung Berikan Bantuan untuk Pembangunan Gereja HKBP

Adapun 169 Pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 31 orang pejabat administrator, 53 orang pejabat pengawas, 80 orang fungsional guru, 3 orang fungsional pengawas; dan 2 orang fungsional pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*

Sumber: