Mengapa Usulan DOB Provinsi Kapuas Raya tak Kunjung Disetujui? Berikut Fakta Terbaru !

Menurutnya, aspek teknis pemekaran telah diakui oleh Kemenko Polhukam dan Kemendagri. 

Lasarus berharap bahwa pemekaran DOB Kapuas Raya dapat dijalankan dengan cepat, karena semua syarat teknis sudah terpenuhi.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyimpulkan bahwa keputusan tentang pemekaran berada di tangan Wapres selaku Ketua DPOD. 

Menurutnya, semua persyaratan dan rekomendasi untuk pemekaran Kapuas Raya sudah terpenuhi.

Sutarmidji juga mengingatkan bahwa daerah perbatasan, termasuk Kalimantan Barat, menjadi prioritas dalam pemekaran menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Dia menekankan bahwa pemekaran ini akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat wilayah yang luas dan kendali pemerintahan yang jauh.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menyatakan bahwa moratorium DOB masih diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul setelah pemekaran daerah, seperti pembagian kewenangan dan sengketa wilayah.

Dia juga menjelaskan bahwa isu pemekaran Papua juga masih dalam pertimbangan, terutama terkait dengan revisi UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. 

Pemerintah saat ini lebih fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Akmal Malik menyarankan agar proposal pemekaran Kapuas Raya disesuaikan dengan peraturan pemerintah terbaru, namun keputusan akhir ada pada pimpinan negara.

Gubernur Sutarmidji menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pemekaran Kapuas Raya, termasuk penyerahan aset dan pembangunan infrastruktur. 

Ia berharap pemekaran ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh yang baik untuk daerah lain di Indonesia.

Diulas sebelumny, kabar terbaru mengenai usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Kalimantan Barat telah menjadi sorotan. 

Dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan yang terluas ke-3 di Indonesia, yaitu dengan luas mencapai 147.307 kilometer persegi.

Usulan pemekaran ini memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah.

Sumber: