Polres OKU dan Pemerintah Daerah Cari Solusi Atasi Karhutla

BATURAJA, PALPOS.ID - Polres Ogan Komering Ulu (OKU) bersama pemerintah daerah setempat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mencari solusi serta formula untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak terjadi di daerah itu.

Penjabat Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah, Senin (2/10) mengatakan, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKU saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Menurutnya, saat ini masih terus adanya peningkatan titik api di Kabupaten OKU yang kian menambah kekhawatiran masyarakat.

Selama Agustus-September 2023 pihaknya mencatat sebanyak 16 kasus karhutla terjadi di Kabupaten OKU yaitu antara lain di Bukit Pelangi, lahan kosong di Desa Terusan, Desa Air Paoh, Desa Tuboan, Lengkiti, Baturaja Permai, Banuayu, Lubuk Batang, Kemelak Bindung Langit, Tanjung Baru, Tanjung Dalam dan Gunung Meraksa.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu adanya penanganan yang maksimal dalam pencegahan maupun penanggulangan agar karhutla tidak semakin menjadi-jadi hingga menimbulkan bencana kabut asap.

Pemkab OKU telah melakukan berbagai upaya seperti imbauan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan melalui camat yang kemudian diteruskan kepada kades dan masyarakat.

Bahkan saat ini pihaknya telah membentuk Satgas Karhutla gabungan dari personel BPBD OKU, TNI, Polri, Damkar, serta pemerintah desa untuk menanggulangi peristiwa karhutla sedini mungkin.

"Diharapkan satgas yang sudah dibentuk ini untuk aktif dalam memantau situasi dan cepat tanggap jika terjadi kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Sementara, Kapolres OKU AKBP Arif Harsono menekankan tiga hal dalam upaya pencegahan karhutla yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, merubah pola kebiasaan warga bercocok tanam, dan waspadai orang-orang yang diduga mengelola lahan/hutan dengan cara membakar.

"Ini perlu dicegah, atau bila perlu dilaporkan. Karena sekecil apapun upaya kita untuk mencegah kebakaran ini, akan sangat besar dampaknya," tegasnya.

Sebagai aparat penegak hukum, Kapolres memaparkan mengenai sanksi untuk para pelaku pembakar hutan dan lahan yaitu bisa saja berupa kurungan penjara atau denda yang bisa mencapai miliaran rupiah guna memberikan efek jera.

"Sosialisasi tentang larangan membuka lahan pertanian dengan cara dibakar ini terus kami gencarkan, termasuk sangsi pidana dan denda bagi pelaku yang melakukannya," tegas dia. (*)

Sumber: