Timbulkan Kemacetan Panjang, DPRD Sumsel Akan Panggil PT KAI, Masalah Angkutan Batubara

MUARA ENIM,PALPOS.ID - Rencana PT KAI yang akan mengangkut batubara dari PTBA yang mencapai 100 juta ton pertahun sepertinya akan membuat permasalahan sosial baru terutama bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya pengguna jalan.

Pasalnya, dengan kondisi saat ini, kemacetan jalan hampir terjadi setiap hari sehingga sangat merugikan masyarakat umum di setiap pintu perlintasan kereta api terutama yang melintasi Jalinsum.

"Waktu lebaran aku turun langsung melok ngatur lalu lintas, kalo idak dak pasti idak bejalan jalan. Terakhir di hari Minggu (19/11) kemarin, kemacetan terjadi sangat panjang dan lama. Bayangkan dalam satu jam sampai delapan kali KA Babaranjang dan penumpang yang melintas, akibatnya kemacetan kemacetan sampai crowded, (Padat, red)," tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H Giri Ramanda N Kiemas, Selasa (21/11).

BACA JUGA:HAR Kenalkan Produk UMKM Lokal

Menurutnya, permasalahan kemacetan jalan yang disebabkan oleh perlintasan kereta api hingga saat ini menimbulkan polemik.

Sebab hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian yang cepat dan kongkrit. Sedangkan kondisi dilapangan semakin parah di setiap pintu perlintasan KA.

"Kalau menunggu fly over itu memerlukan waktu, sedangkan pintu perlintasan KA di wilayah Muara Enim itu cukup banyak. Sekarang baru dibangun dua fly over yakni di Gelumbang dan Gunung Megang (Bantaian) itu juga masih lama selesainya," ungkapnya.

BACA JUGA:Paripurna Istimewa HUT Muara Enim Riuh

Dikatakan Giri, bahwa dirinya sudah sering melintas di wilayah Kabupaten Muara Enim dan kerap terjebak kemacetan.

Hal tersebut dikarenakan tingginya intensitas jadwal angkutan batubara yang berdampak pada lalulintas sehingga sering menimbulkan kemacetan sampai crowded terutama pada jam-jam sibuk.

"Kalau jam-jam sibuk seperti hari weekend, hari libur dan siang hari itu selalu langganan macet terutama di pintu perlintasan Belimbing, itu sangat parah," pungkasnya.

BACA JUGA:Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Muara Enim

Atas kejadian dan keluhan tersebut, lanjut Giri, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada PT KAI agar bisa mengatur jadwal perjalanan kereta pengangkut batubara sehingga tidak mengganggu dan merugikan kepentingan publik terutama masyarakat.

Pihaknya tidak melarang PT KAI dalam mencari keuntungan dari jasa pengangkutan batubara, tapi coba carikan solusi yang tepat, cepat dan nyata  bagaimana caranya agar berbisnis  tidak menyengsarakan masyarakat.

Jangan sampai menunggu masyarakat merasakan marah dan kekesalan baru mau dicarikan solusinya. Seharusnya kita sedia payung sebelum hujan.

BACA JUGA:Pj Gubernur Fatoni Resmikan MPP Muara Enim

Hal tersebut harus dipikirkan, kalau memang pembangunan terkendala pembebasan lahan atau tidak bisa lagi dibangun fly over maka cari jalan alternatif lain untuk menghindari perlintasan tersebut.

"PT KAI dengan keuntungan yang didapat harusnya bisa mengeluarkannya untuk pembangunan fly over dan itu wajar. Untuk itu, dalam waktu dekat, DPRD Sumsel akan memanggil PT KAI untuk menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan tidak enumpuk apalagi sampai mengambil jalur berlawanan karena akan memperparah kemacetan karena  akan memperpanjang masalah dan butuh waktu lama untuk menguraikan kemacetan.

BACA JUGA:Bentuk Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu di 256 Desa/Kelurahan, Siap Tampung Aspirasi Masyarakat

"Kalau untuk idealnya, seharusnya PT KAI membangun dahulu infrastrukturnya seperti rel, jembatan dan terutama fly overnya, setelah siap semuanya barulah meningkatkan volume angkutnya," pungkasnya.*

Sumber: