Penggunaan Pajak juga Harus Transparan dan Benar-benar untuk Rakyat

PALEMBANG, PALPOS.ID-Rencana pemerintah untuk melarang kendaraan yang belum bayar pajak untuk antrian BBM, mendapat banyak tanggapan serius dari beragai pihak.

Tidak terkecuali dari Anggota Komisi I DPRD Sumsel, DR H Budiarto Marsul

Ditemui Kamis (30/11/2023), DR H Budiarto mengatakan, sebagai anggota dewan, dirinya setuju-setuju saja dengan wacana itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memayar pajak.

Namun, politisi Partai Gerindra ini meminta peerintah tidak langsung menerapkan kebijakan tersebut, ke masyarakat.

BACA JUGA:OPPO A78 4G: Smartphone Terbaru dengan Fitur Unggulan Pengisian Daya Cepat

“Sebelum diterapkan, kebijakan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat bisa lebih siap untuk menerapkannya,” ujar Budiarto.

Selain masalah larangan antrian BBM bagi kendaraan yang belum pajak, Budi, juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya pawai menerapkan berbagai kebijakan untuk enekan rakyat agar taat pajak.

Akan tetapi Anggota Komisi I DPRD Sumsel ini juga meminta pemerintah melakukan evalusi, mengapa masyarakat banyak yang engan bayar pajak.

Bisa jadi karena tidak ada uang, atau karena tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, selaku pihak yang diamanahkan untuk mengelola pajak.

BACA JUGA:Jelang Pemilu dan Nataru, FKDM Palembang Diminta Bantu Jaga Situasi Kondusif

“Mungkin masyarakay juga sudah muak dengan beragai pertunjukan dari aparat pemerintah yang ddiberi amanah untuk mengelola pajak, yang justru terkesan berfoya foya dengan uang pajak.

Ada banyak kasus yang terungkap seperti kasus pejabat pajak, rafael, terus dana Rp 340 Triliun yang juga tidak jelas. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tidak terlow up,” jelasnya.

Kedepannya, Budi meminta pemerintah tidak hanya menekan rakyat dengan berbagai kebijakan untuk memungut pajak.

Tetapi pemerintah juga harus melakukan koreksi diinteren mereka, apakah mereka sudah amah belum dalam mengelola uang rakyat tersebut.

Sumber: