Berita Terkini: Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Utara

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, rencana pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara semakin mendapatkan momentum.

Meskipun masih ada beberapa hambatan, harapannya adalah agar proses pemekaran dapat berlangsung secara lancar untuk mewujudkan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap daerah otonomi baru.

Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Terwujudnya Provinsi Nusa Utara dan Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

BACA JUGA:Unik dan Memikat: Pemakaman Suku Minahasa di Sulawesi Utara dengan Posisi Seperti Bayi dalam Rahim

BACA JUGA:Keindahan Pantai Pulisan di Sulawesi Utara yang Memikat

Menyusuri Jejak Sejarah dan Alasan Realistis Pemekaran

Provinsi Sulawesi Utara dengan luas mencapai 14.500 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 2.666.821 jiwa menurut sensus BPS tahun 2022, kini berada dalam sorotan wacana pemekaran. 

Wilayah yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten ini, juga membanggakan 287 pulau, dengan 59 di antaranya dihuni.

Aspirasi Nusa Utara: Pemekaran yang Realistis

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setempat, aspirasi untuk pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara menjadi dua provinsi baru semakin kencang terdengar. 

Alasan utama pemekaran ini terletak pada realitas geografis dan demografis yang unik.

1. Kota Tahuna: Calon Ibukota dan Pusat Pembangunan Nusa Utara

Pemekaran ini mengusulkan pembentukan Provinsi Nusa Utara, dengan Kota Tahuna sebagai calon ibukota. 

Tahuna, hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan hanya menjadi ibukota baru tetapi juga pusat pembangunan Nusa Utara. 

Keputusan ini didasarkan pada kesiapan Kota Tahuna dan empat kabupaten lainnya untuk bergabung, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan.

Sumber: