Antisipasi Aliran Uang Haram: Strategi Bawaslu dan PPATK untuk Pilkada Serentak 2024

PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memonitoring antisipasi aliran uang haram saat Pilkada Serentak November 2024.

" Sekarang lagi dalam proses penggodokkan materi kerjasama," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumsel, Ahmad Naafi, Selasa 25 Juni 2024 saat Podcast bersama SUMEKS.CO.

Sinergi tersebut jelas bakal memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi dugaan kecurangan terkait aliran uang haram saat tahapan Pilkada berlangsung, kata Naafi.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan, lanjut mantan komisioner KPU Palembang itu, ada beberapa bank yang telah diajukan.

BACA JUGA:Sosok Keluarga Cendana: Kehidupan Inspiratif Puteri Modiyanti Cucu Soeharto yang Memilih Kelola Sampah

BACA JUGA:Pergantian Penjabat Gubernur Sumatera Selatan: Agus Fatoni Pindah ke Sumatera Utara, Ini Sosok Penggantinya

SUMEKS.CO menggelar diskusi pemilu damai bersama Bawaslu Sumsel, Majelis Ulama Indonesia (MU) Sumsel, dan Direktorat Intelkam Polda Sumsel.

Tema diskusi itu “Menjaga Kondusifitas Jelang Pilkada 2024 dengan menangkal berita Hoax” pada Se

Hadir sebagai narasumber Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumsel, Ahmad Navi, Wakil Ketua MUI Sumatera Selatan, M Yamin, dan General Manager (GM) SUMEKS.CO, Dwitri Kartini (Wiwik).

Dalam diskusi Ahmad Naafi, mengajak untuk para media massa untuk menyampaikan berita sesuai fakta bukan berita hoax.

BACA JUGA:Sosok Keluarga Cendana: Danny Rukmana Cucu Soeharto Bahagia Bersama Anak Setelah Berpisah dari Lulu Tobing

BACA JUGA:Sosok Keluarga Cendana: Darma Mangkuluhur Anak Tommy Soeharto Berencana Bangun Hotel Bintang 6 di Bali

“Kita Bawaslu Sumsel mengajak seluruh elemen pers untuk bersinergi  menjelang pencoblosan, tujuannya agar media dapat membantu Bawaslu dalam menangkal berita hoax , serta mengawasi jalannya Pemilu 2024 yang akan digelar 27 November yang akan datang,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumsel Ahmah Naafi.

Ahmad Navi menambahkan soal adanya dugaan pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) lalu.

Sumber: