Surat Dukungan Tokoh Senior: Jokowi Diminta Jadi Ketua Umum Partai Golkar, Akankah Terwujud?

Ridwan juga menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam tindakan para senior Golkar yang mendukung Jokowi sebagai calon Ketua Umum Golkar, mengingat partai berlambang pohon beringin ini bersifat terbuka, demokratis, dan modern.

Golkar Sebagai Partai Terbuka dan Demokratis

Golkar dikenal sebagai partai politik yang bersifat inklusif dan terbuka untuk berbagai kalangan. 

Ridwan Hisjam menekankan bahwa siapa saja, termasuk Jokowi, dapat diajukan sebagai calon Ketua Umum selama memenuhi syarat yang ditetapkan partai. 

BACA JUGA:Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar: Tiga Alasan Bahlil Lahadalia Tepat Pimpin Partai Beringin

BACA JUGA:PDIP Usung 610 Kepala Daerah di Pilkada 2024: 54 Persen Kader Internal, Golkar Dominasi Koalisi 10 Persen

Ridwan juga menyebut bahwa usulan tersebut muncul dari aspirasi rakyat, khususnya dari pemilih Golkar di akar rumput, yang menginginkan perubahan dalam tubuh partai dengan kehadiran Jokowi sebagai pemimpin baru.

“Aspirasi rakyat ini sekarang itu menginginkan Pak Jokowi, tapi apakah Pak Jokowi mau atau tidak saya belum tahu itu, kan aspirasi kita yang mana kita mendengarkan dari aspirasi rakyat, terutama aspirasi rakyat Golkar, pemilih-pemilih Golkar itu yang menginginkan Pak Jokowi," jelas Ridwan.

Dinamika AD/ART Partai Golkar

Meskipun banyak dukungan dari para senior dan akar rumput, ada satu hal yang mungkin menjadi batu sandungan bagi Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. 

Menurut Ridwan Hisjam, AD/ART Golkar bisa menjadi kendala, namun ia optimis bahwa aturan tersebut masih bisa diubah dalam forum Musyawarah Nasional (Munas), yang merupakan lembaga tertinggi di Partai Golkar.

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Calon Tunggal Ketua Umum Golkar: Nusron Wahid Ungkapkan Dinamika Internal Partai Beringin

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Bamsoet, Bahlil, dan Agus Gumiwang Siap Berebut Tahta

"Terus kalau dikecam tidak sesuai dengan AD/ART, ya kan ada AD/ART-nya disesuaikan, kan Munas Golkar itu lembaga tertinggi untuk melakukan perubahan apa saja, jadi bisa saja pemilik suara nanti melakukan perbaikan di dalam anggaran dasar,” ucap Ridwan. 

Ia menambahkan bahwa perubahan AD/ART adalah hal yang wajar dan sering dilakukan dalam dunia politik, mengingat kebutuhan organisasi yang dinamis.

Sumber: