Dana Pembangunan IKN Nusantara Sudah Mencapai Rp167 Triliun: Ternyata 49 Persen Berasal dari APBN

"Pembiayaan yang sudah jalan ada tiga. Pertama dari APBN yang sudah digunakan oleh [Kementerian] PUPR, kalau tidak salah sekitar Rp82,5 triliun. Kedua, investasi langsung yang sudah terealisasi hingga groundbreaking ke-7 mencapai Rp57 triliun," ungkap Agung kepada wartawan pada 21 September 2024 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Progres Pendanaan IKN: Peran Investasi Langsung dan KPBU

Selain dari APBN, sumber pendanaan kedua yang memberikan kontribusi besar adalah investasi langsung. 

Hingga groundbreaking proyek ke-7, nilai investasi langsung yang berhasil direalisasikan mencapai Rp57 triliun. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Dua Kabupaten Usul Bentuk Daerah Otonomi Baru Provinsi IKN Nusantara

BACA JUGA:Pembangunan IKN Nusantara Sudah Sedot APBN Senilai Rp72 Triliun Lebih Tapi Belum Ada Investor Masuk

Angka ini berasal dari berbagai investor yang turut berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur utama di IKN, seperti jalan, perumahan, dan fasilitas publik lainnya.

Dalam waktu dekat, angka ini diproyeksikan akan bertambah seiring dengan groundbreaking proyek ke-8 yang akan dilakukan pada pekan depan. 

Proyek ini melibatkan lima investor baru, di mana tiga di antaranya berasal dari China, Australia, dan Rusia. 

Salah satu perusahaan asal China, Delonix, telah berkomitmen menanamkan modal sebesar Rp500 miliar, sementara Australian Independent School akan mengucurkan investasi sebesar Rp150 miliar.

BACA JUGA:Apindo Pertanyakan Target Pasar untuk Investasi di IKN Nusantara

BACA JUGA:Rencana Pemindahan 1.740 ASN ke IKN Nusantara Mulai September 2024

Selain investasi langsung, skema KPBU juga mulai memberikan kontribusi yang signifikan. 

Hingga saat ini, sudah ada sembilan pemrakarsa proyek KPBU dengan total indikasi nilai investasi sekitar Rp27,9 triliun.

Proyek-proyek KPBU ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur transportasi hingga fasilitas publik, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan IKN.

Sumber: