Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Pembentukan Sumsel Barat Didukung Mantan Gubernur Bengkulu
Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Pembentukan Sumsel Barat Didukung Mantan Gubernur Bengkulu.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Meskipun rencana pemekaran terus berproses, hingga kini baru Kabupaten Empat Lawang yang secara resmi menyatakan persetujuan untuk bergabung.
Ketua Presidium Pemekaran, Wahisun Wais Wahid, menyoroti bahwa minimnya dukungan dari pemerintah daerah lain menjadi hambatan utama dalam merealisasikan pemekaran ini.
6. Saran dan Dukungan dari Ridwan Mukti
Ridwan Mukti mengapresiasi upaya pemekaran ini dan menyarankan agar Presidium segera melengkapi dokumen-dokumen administratif yang diperlukan.
Selain itu, ia menyarankan agar surat dukungan tertulis segera dikirimkan kepada Bupati/Walikota serta DPRD di daerah-daerah calon wilayah Sumsel Barat.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan legitimasi terhadap wacana pemekaran tersebut.
Pembentukan Provinsi Sumsel Barat merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ini.
Kota Lubuklinggau dan Kota Pagaralam menjadi kandidat utama ibukota provinsi baru karena memiliki infrastruktur yang memadai.
Dalam pandangan Ridwan Mukti, potensi Sumsel Barat tidak hanya terletak pada luas wilayah dan jumlah penduduknya, tetapi juga pada kekayaan SDA, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan tambang.
Dengan pengelolaan yang baik, Sumsel Barat dapat menjadi salah satu provinsi yang berdaya saing di Sumatera.
Langkah-Langkah Strategis Presidium Pemekaran
Dipimpin oleh Wahisun Wais Wahid, Presidium Pemekaran Sumsel Barat telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperjuangkan pembentukan provinsi baru.
Beberapa langkah yang telah diambil meliputi:
Koordinasi dengan Tokoh Politik:
Selain bertemu dengan Ridwan Mukti, Presidium juga aktif berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik lain di Sumsel untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.
Persiapan Administratif:
Penyusunan dokumen-dokumen administratif yang menjadi persyaratan utama dalam proses pemekaran terus dilakukan.
Sosialisasi kepada Masyarakat:
Presidium juga melibatkan masyarakat dalam wacana pemekaran untuk membangun kesadaran kolektif akan manfaat pembentukan Provinsi Sumsel Barat.
Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah tetap menjadi kunci utama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: