MK Hapus Presidential Threshold, Pengamat : Perluas Hak Politik, Tapi Risiko Fragmentasi Suara Tinggi

Reporter: Robby|
Editor: Dahlia|
Minggu 05-01-2025,18:47 WIB
MK Hapus Presidential Threshold, Pengamat : Perluas Hak Politik, Tapi Risiko Fragmentasi Suara Tinggi

M. Haekal Al-Haffafah S.Sos., M.Sos/Pengamat Sosial dan Politik-Foto: dokumen palpos-

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber:

Berita Terkait

Pelantikan Gubernur Bupati dan Walikota Dijadwalkan Serentak : 6 Februari

HEADLINE

1 hari

Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tiga Opsi Waktu Pelantikan Kepala Daerah 2025

POLITIK

1 hari

MK Hapus Presidential Threshold, Pengamat : Perluas Hak Politik, Tapi Risiko Fragmentasi Suara Tinggi

POLITIK

2 minggu

Sengketa Pilkada Serentak 2024 Melonjak: Perludem Soroti Permasalahan Penyelenggaraan

POLITIK

1 bulan

Wacana Ubah KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc: Penjelasan Ketua Komisi II DPR RI

HEADLINE

1 bulan