Menko Bidang Pangan RI Zulhas Dorong Sumsel Sebagai Andalan Program Swasembada Pangan

"Pada bulan Februari, Maret dan April puncaknya panen raya. Maka ini perlu dukungan kita semua," tutupnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan Provinsi Sumsel memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.973.168 jiwa dengan luas wilayah 87.071.41 km2 yang terdiri dari 17 kabupaten da kota.

BACA JUGA:OTT Kejari Palembang: Kadisnakertrans Sumsel Terseret Kasus Pemerasan, Terungkap Dugaan Istri Muda Menikah

BACA JUGA:OTT Kejari Palembang : Pj Gubernur Elen Setiadi Prihatin, Segera Tunjuk Plt Kadisnakertrans Sumsel

Produksi beras Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 1.635.610 ton dan konsumsi sebanyak 846.060 ton sehingga surplus sejumlah 789.550 ton (tertinggi sepanjang empat tahun terakhir).

“Komoditi pangan lain yang sudah swasembada di Sumsel adalah ikan (budidaya dan tangkap) dan telur ayam ras.Produksi ikan (budidaya dan tangkap) tahun 2023 sebanyak 488.805 ton sedangkan jumlah kebutuhan (konsumsi) sebanyak 373.116,7 ton sehingga surplus sebanyak 115.688,3 ton," ucapnya.

Sedangkan untuk Produksi telur ayam ras tahun 2024 sebanyak 145.359.158 kg dan jumlah konsumsi sebanyak 68.715.900 kg sehingga surplus 76.643.258 kg.

Selain itu Elen mengatakan kelebihan beras, daging dan telur ayam ras di kirim keluar Provinsi Sumsel antara lain ke Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Bangka Belitung. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih kurang di datangkan dari Provinsi lain. 

"Pemerintah provinsi Sumatera Selatan juga melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih kurang," ucapnya.

Selain itu Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% yang merupakan terbesar ke 2 di Pulau Sumatera dan laju inflasi sebesar 1,87% (yoy) pada bulan Juli 2024, sedangkan angka kemiskinan masih 2% diatas nasional yaitu 10,97%.

"Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan," terangnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan produksi pangan di Provinsi Sumatera Selatan berbagai upaya telah dilaksanakan seperti, Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan Peningkatan Pangan dan Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan, percepatan Peningkatan Tanaman Perkebunan dan Percepatan Pengembangan BUMD dan Pembiayaan Usaha UMK.

Kemudian percepatan Pengembangan Transportasi dan Regional,Percepatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan PUU serta Peningkatan Kemasyarakatan. Pengelolaan Isu Sosial dan

Disamping itu, penyelesaian beberapa isu tentang Inflasi, Pengentasan kemiskinan, Prevalensi stunting dan kekurangan gizi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tugas bersama, karena hal tersebut tidak hanya menjadi beban satu instansi saja, tentu kerja keras, koordinasi dan sinergi bersama seluruh pihak harus terus dilakukan.

"Disini telah di launching Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) yang difasilitasi OJK, BI, BPS dan semua yang terlibat dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan termasuk mendorong peningkatan produksi pangan di provinsi Sumatera Selatan," tutupnya.

Sumber: