Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menuju Pembentukan Provinsi Bugis Timur sebagai Wilayah Perdagangan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menuju Pembentukan Provinsi Bugis Timur sebagai Wilayah Perdagangan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menuju Pembentukan Provinsi Bugis Timur sebagai Wilayah Perdagangan dan Agribisnis.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Menuju Pembentukan Provinsi Bugis Timur sebagai Wilayah Perdagangan dan Agribisnis.

Usulan pembentukan Provinsi Bugis Timur di Sulawesi Selatan telah menjadi sorotan berbagai pihak. 

Dengan mencakup enam kabupaten, yakni Bone, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sinjai, Soppeng, dan Bulukumba, rencana ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Kabupaten Bone diusulkan sebagai ibu kota provinsi baru ini, mengingat posisinya yang strategis serta potensi ekonominya yang besar.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Calon Provinsi Luwu Raya Fokus pada Perkebunan dan Pertambangan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Tiga Provinsi Baru untuk Pelayanan Publik

Bugis Timur adalah wilayah yang kaya akan potensi ekonomi, terutama di sektor agribisnis dan perdagangan. 

Dengan luas wilayah sekitar 11.300 kilometer persegi, kawasan ini menyumbang sekitar 22% dari total populasi Sulawesi Selatan, yakni lebih dari 2 juta jiwa. 

Keberadaan lahan subur di wilayah ini menjadikannya sebagai salah satu pusat pertanian utama, dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, dan cengkeh.

Kabupaten Bone, yang diusulkan menjadi ibu kota Provinsi Bugis Timur, selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di kawasan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Calon Kota Likupang Masuk Kawasan Wisata Prioritas Nasional

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Calon Kota Melonguane Andalkan Destinasi Wisata Unggulan

Sebagai pintu masuk utama perdagangan antarwilayah di Sulawesi Selatan, Bone memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti pelabuhan, jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten, serta jaringan pasar yang aktif. 

Pengembangan wilayah ini sebagai pusat pemerintahan baru diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: