Lapas Muara Beliti Sudah Kondusif: Masyarakat Desak Transparansi dan Reformasi Internal

Selain pembenahan sistem pengawasan dan manajemen lapas, publik juga menuntut agar oknum petugas yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang segera diumumkan ke publik dan diberi sanksi tegas.

“Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh sistem pemasyarakatan kita,” kata Jalaluddin. 

BACA JUGA:Puluhan Warga dari 6 Desa di Musi Rawas Protes PT MBL: Portal Jalan Menuju Kebun Masyarakat

BACA JUGA:Tanah Longsor di Jalur Lintas Mura-Muba, Satu Rumah Amblas ke Jurang

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenkumham terkait identitas atau sanksi bagi petugas yang diduga terlibat.

Situasi ini pun memunculkan kekhawatiran bahwa kasus akan berujung tanpa kejelasan.

Pihak lapas dan Kanwil Kemenkumham diharapkan segera merespons tuntutan publik dengan langkah transparan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tidak semakin terkikis.

Seperti diketahui, Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Kerusuhan itu sempat membuat suasana Lapas mencekam. 

Belakangan diketahui penyebab kerusuhan dipicu kekesalan warga binaan dengan razia yang terus menerus dilakukan petugas di kamar hunian Blok Bangau dan Blok Angsa.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronal Heru Pratama, menjelaskan kronologis kerusuhan yang terjadi. 

Berawal dari razia rutin yang dilakukan Rabu, 7 Mei 2025, sekitar pukul 19.15 WIB.

Dalam razia tersebut petugas berhasil mengamankan 54 unit Handphone dari 10 kamar di Blok Bangau.

Namun, beberapa kamar sel tidak dapat diperiksa malam itu karena kondisi yang tidak kondusif.

"Kita mengamankan 54 unit Handphone dari 10 kamar minus kamar sel yang tidak kita razia," ungkapnya.

Sumber: