Pansus DPRD OKU Bongkar Proyek Diduga Bermasalah

BATURAJA, PALPOS.DISWAY.ID - Suasana Rapat Paripurna DPRD OKU, Rabu, 14 Mei 2025, memanas setelah Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD OKU menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU Tahun 2024. 

Dalam laporan yang dibacakan langsung oleh Martin Arikardi, terungkap sejumlah proyek pembangunan diduga bermasalah yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yakni Dinas PU Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pansus 2 melakukan inspeksi lapangan dari 8 hingga 12 Mei 2025, menyoroti pemutusan kontrak proyek dengan nilai miliaran rupiah, ketidaksesuaian bobot pekerjaan, hingga dugaan proyek tanpa kajian teknis yang memadai.

BACA JUGA:BPBD OKU Ingatkan Warga Waspada Luapan Sungai Ogan

BACA JUGA:Peringati HUT PERSAJA, Kajari OKU Minta Para Jaksa Bersinergi Dengan Masyarakat

Beberapa temuan penting antara lain, proyek Jalan SP 1 dan SP 2 Markisa di Kecamatan Lubuk Batang dengan dana DBH sawit Rp 7,3 miliar, hanya mencapai bobot 16% namun telah dicairkan uang muka 30%.

Proyek Jalan SP I dan SP 2 lainnya dengan nilai kontrak Rp 8,2 miliar, pemutusan kontrak terjadi di bobot akhir 80,36%, padahal realisasi lapangan hanya 60%.

Pembangunan Jembatan Rantau Kumpai dari dana TDF senilai Rp 15,6 miliar, juga mengalami pemutusan kontrak meski laporan bobot akhir mencapai 82,75%. Pansus menyebut realisasi nyata hanya 60%.

Tak hanya itu, proyek penguatan tebing dan drainase juga disoroti karena tidak melalui kajian teknis, bahkan ada yang dibangun di bawah tempat pencucian kendaraan, dinilai sangat tidak tepat dari segi lokasi dan fungsi.

BACA JUGA:Hamil Muda, Satu Jemaah Haji Asal OKU Batal Diberangkatkan

BACA JUGA:Seri Pertama Buku Kelakar Pance Terbit, Tujuan Literasi Budaya Melayu Ugan

Pansus Dorong Audit Investigatif

Dalam rekomendasinya, Pansus 2 dengan tegas meminta agar seluruh proyek bermasalah tersebut diaudit secara investigatif. 

Sumber: