Aspirasi Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Kabupaten Malamoi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.

Ekonom Universitas Papua, Dr. Hendrik Waromi, menyebut bahwa pembentukan Kabupaten Malamoi adalah langkah tepat dalam konteks desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kota Lembang Menuju Daerah Otonomi Baru dengan Potensi Pariwisata dan Pendidikan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kota Kertajati Berbasis Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat

“Malamoi punya infrastruktur dasar, SDM, dan potensi sektor riil yang kuat. Ini wilayah siap tumbuh jika diberi kewenangan administratif tersendiri,” katanya.

Usulan pemekaran Kabupaten Malamoi telah mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat, Lembaga Masyarakat Adat Moi, dan sejumlah anggota legislatif daerah.

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Daya, Yan Mayor, menegaskan bahwa aspirasi pemekaran Malamoi sudah masuk dalam agenda strategis daerah. 

Bahkan, pembahasan awal telah dilakukan bersama tokoh adat, pemerintah kota, dan tokoh pemuda.

“Kami melihat kesiapan Malamoi sangat tinggi. Dari segi wilayah, jumlah penduduk, serta partisipasi masyarakat adat, Malamoi sangat layak untuk menjadi DOB,” ujar Yan Mayor dalam sebuah diskusi publik di Sorong.

Dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang menilai bahwa pemekaran wilayah perlu memperhatikan aspek budaya dan keberlanjutan masyarakat adat, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi.

Akses Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Efisien

Salah satu alasan utama di balik aspirasi pemekaran Kabupaten Malamoi adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Selama ini, beberapa distrik di wilayah yang diusulkan masuk Kabupaten Malamoi masih bergantung pada pusat administrasi di Kota Sorong.

Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang tersebar di wilayah pinggiran.

Tokoh pemuda Moi, Yulius Kalami, menyampaikan bahwa pemekaran bukan untuk memecah-belah wilayah, melainkan memperkuat tata kelola yang responsif dan kontekstual terhadap karakteristik masyarakat adat Moi.

Sumber: