Aspirasi Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Kabupaten Mpur, Mewujudkan Keadilan dan Pengakuan Suku Asli

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski dukungan terus mengalir, perjuangan menuju terbentuknya Kabupaten Mpur masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

Kebijakan moratorium pemekaran DOB dari pemerintah pusat.

Kebutuhan pemenuhan syarat administratif seperti jumlah penduduk, cakupan wilayah, dan dukungan dari DPRD dan pemerintah provinsi.

Ancaman eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar setelah terbentuknya kabupaten baru.

Namun masyarakat Mpur tetap optimis. Mereka berharap bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Mpur, akan hadir pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, pembangunan yang lebih merata, dan perlindungan terhadap tanah, hutan, serta budaya lokal yang lebih kuat.

Mendorong Pemerintah Segera Menindaklanjuti

Dari perspektif nasional, pembentukan Kabupaten Mpur sejalan dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemberdayaan kepada masyarakat asli. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI diharapkan segera menindaklanjuti aspirasi ini.

Sebagai calon daerah otonomi baru yang lahir dari semangat akar rumput, Kabupaten Mpur adalah simbol bahwa pembangunan Papua tidak hanya soal jalan dan gedung tinggi, tetapi juga soal keadilan budaya, kedaulatan adat, dan keberlanjutan lingkungan.

Mewujudkan Keadilan dari Pinggiran

Usulan pembentukan Kabupaten Mpur adalah bagian dari gelombang besar masyarakat adat Papua yang ingin masa depan mereka ditentukan sendiri, bukan ditentukan dari luar. 

Mereka tidak menuntut banyak, hanya ingin didengar, diakui, dan dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan.

Papua bukan hanya tanah yang kaya, tetapi juga rumah bagi budaya-budaya tua yang penuh nilai dan filosofi. 

Kabupaten Mpur, jika terwujud, bisa menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat bersanding dengan adat dan alam, bukan saling meniadakan.

Sumber: