Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas dalam Penyusunan RAPBN 2026

Oleh karena itu, alokasi anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect tinggi dan mampu mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBN itu instrumen fiskal yang tidak tak terbatas. Maka belanjanya harus selektif, fokus pada prioritas, dan memberi dampak nyata kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Tidak Ada Kompromi dalam Efisiensi, Presiden Prabowo Dukung Konsistensi Kebijakan

Ketika ditanya mengenai arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani dengan tegas menyatakan bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi bagian dari strategi fiskal ke depan.

BACA JUGA:Panduan Lengkap Mobil Listrik Toyota: Varian Hybrid & EV, Kelebihan, dan Infrastruktur Charging.

BACA JUGA:Utang Jatuh Tempo Indonesia 2025 Rp800 Triliun: Sri Mulyani Mengaku Tidak Menjadi Masalah

“Kalau ditanya apakah kebijakan efisiensi akan tetap dijalankan? Jawaban saya tegas: iya, akan tetap dilakukan,” tegasnya.

Penyusunan RAPBN 2026 juga mengacu pada delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita) yang menjadi platform pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kementerian Keuangan akan menyesuaikan instrumen fiskal dan alokasi anggaran untuk mendukung agenda tersebut, seperti penguatan ketahanan pangan, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.

Proyeksi Makro Ekonomi 2026: Pertumbuhan dan Stabilitas Jadi Fokus

Dalam KEM-PPKF, pemerintah juga memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBN 2026.

BACA JUGA:Hoaks Uang Baru Bergambar Sri Mulyani: Bank Indonesia Beri Klarifikasi Resmi

BACA JUGA:Hoaks Foto Sri Mulyani Viral di TikTok Usai Pencoblosan Pose 1 Jari: Penelusuran Fakta Ungkap Kebenaran

Target pertumbuhan ekonomi dipatok pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen, mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional ke depan.

Asumsi inflasi berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan harapan stabilitas harga bisa dijaga melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. 

Sumber: