Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas dalam Penyusunan RAPBN 2026

Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada dalam kisaran Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS, sejalan dengan prediksi tekanan eksternal dari kondisi global.

Untuk instrumen pasar keuangan, pemerintah menargetkan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berkisar antara 6,6 persen hingga 7,2 persen, mempertimbangkan kondisi likuiditas dan sentimen investor terhadap surat utang negara.

BACA JUGA:Wow! Pemerintah Bakar Uang Rp9.6 Triliun Per Bulan untuk Subsidi BBM, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani...

BACA JUGA:THR PNS dan Pensiunan Cair 4 April 2023, Tapi Maaf Ya Hanya 50 Persen, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani...

Sektor Energi dan SDA Tetap Diperhitungkan

Dalam RAPBN 2026, sektor energi dan sumber daya alam (SDA) juga tetap diperhitungkan. 

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) diproyeksikan berada di kisaran USD 60 hingga USD 80 per barel, mengikuti tren harga minyak global dan dinamika geopolitik internasional.

Untuk lifting minyak bumi, pemerintah menetapkan target sebesar 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan dalam kisaran 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari. 

Target ini akan menjadi basis penerimaan negara dari sektor migas serta menjadi indikator penting dalam menghitung neraca energi nasional.

Efisiensi Diimplementasikan di Semua Kementerian/Lembaga

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) akan menggunakan pendekatan berbasis hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan nyata. 

Pagu indikatif masing-masing K/L akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas program serta kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

“Seluruh kementerian dan lembaga harus menyusun anggaran yang efisien, menghindari pemborosan, dan mengedepankan output yang jelas,” ujar Sri Mulyani.

Kolaborasi dengan DPR untuk Proses Politik Anggaran yang Transparan

KEM-PPKF yang disampaikan hari ini menjadi titik awal proses politik anggaran antara pemerintah dan DPR. 

Sumber: