Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Grand Design Kependudukan dalam Perencanaan Daerah

PALPOS.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH, membuka secara resmi Workshop Penyusunan dan Evaluasi Peta Jalan (Road Map) serta Pemetaan dan Proyeksi Pembangunan Kependudukan 2025–2029.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Kamis (22/5/2025).

Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta yang menunjukkan komitmen dan kepedulian tinggi terhadap Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Sumsel.

“Untuk memanfaatkan momentum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, saya minta kepada Bappeda provinsi maupun instansi terkait di tingkat kabupaten/kota,  agar memasukkan indikator-indikator urusan pemerintahan bidang kependudukan ke dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” ujarnya.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dukung Peran BKMT dalam Pembinaan Spiritual Masyarakat Sumsel

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Sinergi Dengan Kementan RI Percepat Program Cetak Sawah Tahun 2025

Edward menekankan pentingnya pembangunan daerah yang ideal, termasuk dalam aspek kependudukan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penyusunan Peta Jalan Kependudukan 2025–2029,” katanya.

Ia menyebutkan, terdapat lima sasaran utama dan 30 indikator yang mencakup: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan dan persebaran mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan.

Kelima sasaran tersebut menjadi pilar dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

BACA JUGA:Gandeng ASITA, Gubernur Herman Deru Dorong Inovasi Pariwisata Sumsel Berdaya Saing

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dukung Kreativitas Pelajar dalam Festival Hari Pendidikan

“Peta jalan ini akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang pembangunan berbasis kependudukan yang berkelanjutan, dalam kerangka GDPK,” jelasnya.

Berdasarkan laporan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Edward menyampaikan bahwa dari 17 kabupaten/kota, sebanyak 12 telah menyusun dokumen GDPK, empat kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan (OKU, OKU Selatan, OKU Timur, dan Prabumulih), serta satu kabupaten yang belum memulai, yakni Musi Rawas Utara.

Sumber: