Sekda Sumsel Edward Candra Buka FGD Pengukuran IDI 2024: Dorong Penguatan Demokrasi Daerah

PALEMBANG, PALPOS.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (27/5/2025).

Edward menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang strategis dan krusial.

“IDI adalah salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Provinsi Sumsel,” ujarnya.

Menurutnya, melalui IDI, kondisi demokrasi dapat dipotret dari tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

BACA JUGA:Wagub Sumsel Cik Ujang Dorong Kemandirian Budaya K3 di Tempat Kerja

BACA JUGA:Dorong Kesejahteraan dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Edward memaparkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tahun sebelumnya, IDI Sumsel tahun 2023 mencatat skor 78,17 dari skala 0–100.

Capaian tersebut menempatkan Sumsel dalam kategori “sedang”, dengan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat angka 74,92.

“Oleh karena itu, pengukuran IDI tahun ini menjadi sangat relevan, khususnya setelah kita melewati berbagai dinamika sosial dan pesta demokrasi,” katanya.

Ia menambahkan, data yang akurat dan komprehensif dari FGD ini akan menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta memperkuat capaian demokrasi yang telah diraih.

BACA JUGA:Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Ajak Masyarakat Pilah Sampah Demi Lingkungan Bersih dan Sehat

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dukung Pembangunan RS Adhyaksa Pertama di Luar Jakarta

“Diskusi hari ini merupakan wadah untuk menggali informasi, memverifikasi data, dan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi demokrasi di lapangan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Edward juga menyampaikan sejumlah pesan dari Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, sebagai arahan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat demokrasi.

Sumber: