Aspirasi Pemekaran Wilayah Bengkulu: Aksi Nyata Pemerintah Daerah Dorong Pembentukan Bumi Pekal

Ada juga kekayaan wisata alam, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat, kawasan laut Enggano, dan habitat burung eksotis seperti elang kutul, betet, dan beo.

Kendala dan Strategi Pemecahan

Moratorium Nasional

Moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih berlaku. 

Namun sejumlah daerah di wilayah Indonesia Timur telah mendapatkan pengecualian — membuka potensi agar Pemkab dan DPRD Bengkulu Utara dapat menyerahkan usulan pembentukan Kabupaten Bumi Pekal.

Anggaran & SDM

Sumber anggaran utama berasal dari APBD untuk pemetaan, kajian, dan pembuatan peta desa/kecamatan (sekitar Rp 1 miliar), dan tambahan biaya untuk Topdam. 

Pemkab juga mengalokasikan dana ~Rp 500 juta untuk pemetaan pada APBD-P 2024.

Penetapan Batas Wilayah

Tim Topdam Sriwijaya dijadwalkan mulai turun dan melakukan penetapan tapal batas wilayah calon Bumi Pekal pada 2025. 

Ketua Presidium Sumarji memastikan penetapan batas akan selesai tahun ini.

Legalitas Lahan & Ibu Kota

Pemkab memperoleh lahan eks HGU PT Pamor Ganda seluas 63 ha; 23 ha peruntukan perkebunan hingga jambore, dan 40 ha+ untuk pusat pemerintahan dan sarana pendukung.

Kesatuan Aspirasi Masyarakat Lokal

Dukungan datang kuat dari masyarakat keenam kecamatan tersebut. 

Mereka berharap pemekaran mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta mendorong identitas kedaerahan berdasarkan budaya lokal Suku Pekal.

Presidium pemekaran aktif menjalin sinergi hemat dengan Pemkab dan DPRD; usulan proposal, kajian, lahan calon ibu kota, serta dokumentasi telah mereka sampaikan seitah 2022.

Jumlah kecamatan yang luas dan penduduk yang tersebar membuat pelayanan publik sulit maksimal. Bumi Pekal diharapkan memendekkan rentang administratif.

Nama “Bumi Pekal” diambil dari suku Pekal asli, mendukung kebanggaan budaya lokal dan identitas “kampung halaman”.

Pembentukan kabupaten baru biasanya diikuti investasi infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta transportasi.

Selain memerlukan biaya pemetaan dan administrasi, pemkab baru harus menyiapkan sumber daya manusia profesional guna menjalankan pemerintahan efektif.

Sumber: berbagai sumber