Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan Kabupaten Pakue Dengan SDA yang Melimpah

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan Kabupaten Pakue Dengan SDA yang Melimpah

Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan Kabupaten Pakue Dengan SDA yang Melimpah.--Dokumen Palpos.id

Penduduk di wilayah ini sebagian besar bermukim di wilayah pedesaan, sehingga potensi agrarisnya sangat mendukung pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Usulan pemekaran ini muncul sebagai jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat Pakue. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Kalteng Barat Berkontribusi Signifikan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Kalteng Utara Penuh Tantangan

Lokasi geografis yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Kolaka Utara, Lasusua, menjadi salah satu kendala utama dalam mengakses layanan publik. 

Pemekaran ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, dengan menjadi kabupaten mandiri, Pakue diharapkan dapat fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien. 

Pemerintah daerah baru nantinya dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan masyarakat lokal, seperti peningkatan infrastruktur pertanian, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan daerah terpencil.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Sejarah dan Arah Masa Depan Daerah Otonomi Baru

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Pembentukan Provinsi Kalteng Selatan Didukung 5 Kabupaten

Namun, wacana pemekaran ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia dan keuangan untuk membentuk pemerintahan baru. 

Kabupaten Pakue harus memiliki anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Moratorium Pemekaran Daerah

Selain itu, moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat juga menjadi kendala signifikan.

Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memperketat pemberian izin pemekaran daerah untuk memastikan DOB yang sudah ada dapat berkembang dengan baik terlebih dahulu.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Beberapa Faktor Kegagalan Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: palpos.disway.id