Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur Bukan Sekadar Ambisi Elit

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah, menyatakan dukungan mereka.

Menurut beberapa anggota DPRD Jabar, pemekaran ini diyakini akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, dan membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka. 

Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di kawasan Cirebon Timur dinilai sudah memadai untuk menopang kemandirian daerah baru.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menilai bahwa pemekaran ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Potensi Ekonomi dan Kekayaan Alam Cirebon Timur

Cirebon Timur bukan hanya wilayah administratif biasa. Daerah ini kaya dengan potensi ekonomi yang besar, yang selama ini belum tergarap maksimal karena keterbatasan rentang kendali pemerintahan Kabupaten Cirebon induk.

Beberapa potensi utama Cirebon Timur:

1. Pertanian

Kecamatan Babakan, Beber, dan Gebang merupakan sentra produksi padi unggulan di Cirebon. 

Berkat sistem irigasi yang baik, produktivitas pertanian mereka relatif stabil dan berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan regional.

2. Perikanan

Kecamatan Waled dan Mundu menjadi tulang punggung sektor perikanan. 

Kedekatannya dengan Laut Jawa membuat daerah ini berkembang dalam budidaya ikan air payau, tambak udang, hingga perikanan laut lepas.

3. Industri Kecil dan Menengah

Sentra pengrajin batik di Lemahabang dan sekitarnya menunjukkan geliat industri kreatif. 

Potensi ini bisa lebih dikembangkan lagi, bahkan menjadi ikon budaya dan ekonomi lokal.

4. Perdagangan dan Jasa

Lokasi Cirebon Timur yang berbatasan langsung dengan jalur pantura menjadikannya strategis untuk mengembangkan sektor perdagangan, logistik, dan pariwisata.

Tantangan Besar: Moratorium dan Batas Wilayah

Namun, proses pemekaran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu menjadi tantangan utama.

Moratorium ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dari sisi administratif, keuangan, dan potensi ekonomi agar DOB yang baru tidak menjadi beban fiskal negara.

Sumber: palpos.disway.id