Pemprov Sumsel Terapkan Regulasi Baru Penyaluran Solar untuk Atasi Antrean Panjang di Palembang.

PALPOS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) resmi memberlakukan regulasi baru terkait pengisian solar bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palembang.

Kebijakan ini diterbitkan untuk mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan menimbulkan gangguan lalu lintas di sejumlah titik strategis.

Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, pada 17 November 2025.

Dalam aturan baru ini, Pemprov menetapkan pola pelayanan solar subsidi di 18 SPBU, dengan rincian 4 SPBU tidak menyalurkan solar subsidi, sementara 14 SPBU hanya melayani pengisian pada malam hingga dini hari.

BACA JUGA:Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Mantapkan Langkah Sumsel Menuju Health Tourism dalam Audiensi Bersama IKKI.

Kebijakan pembatasan waktu ini, menurut Gubernur, disusun berdasarkan hasil uji lapangan serta analisis kebutuhan lalu lintas di Kota Palembang.

Herman Deru menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berhubungan dengan pengurangan kuota solar bersubsidi.

“Kuota solar bersubsidi tidak dikurangi. Ini penting untuk ditegakkan, bahkan saya sudah minta tambahan kuota,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut dibuat untuk memperbaiki alur distribusi dan meminimalisir dampak sosial, terutama kemacetan panjang yang kerap terjadi di ruas-ruas utama.

BACA JUGA:Komitmen Baru Sumsel Perangi Kanker: Herman Deru Gandeng YKI Perkuat Edukasi hingga Pencegahan.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Perkuat Tata Kelola Arsip, Sekda Edward Candra Tekankan Komitmen dan Perbaikan Berkelanjutan

Salah satu titik yang paling terdampak ialah Jalan Soekarno-Hatta, yang hampir setiap hari dipadati kendaraan antre solar.

Distribusi Malam Hari Dianggap Lebih Efektif

Sumber: