Iklan PEMUTIHAN PAJAK PEMPROV
Iklan Astra Motor

Targetkan Raih Reward dari Kemenpan RB, Pemkot Lubuklinggau Genjot Persiapan Penilaian Pelayanan Publik 2025

Targetkan Raih Reward dari Kemenpan RB, Pemkot Lubuklinggau Genjot Persiapan Penilaian Pelayanan Publik 2025

Targetkan Raih Reward dari Kemenpan RB, Pemkot Lubuklinggau Genjot Persiapan Penilaian Pelayanan Publik 2025-Foto:dokumen palpos-

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Pemerintah Kota Lubuklinggau mulai tancap gas mempersiapkan pemenuhan dokumen standar pelayanan publik untuk penilaian Pemantauan, Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri tahun 2025. 

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat fasilitasi yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, Herdawan, mewakili Walikota H Rachmat Hidayat, di Ruang Rapat Lantai 3 Pemkot Lubuklinggau, Kamis 20 November 2025.

Herdawan hadir bersama Kepala Bagian Organisasi, Aris Garnida Husein, serta perwakilan seluruh perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pemenuhan standar pelayanan publik.

Dalam arahannya, Herdawan menegaskan bahwa penilaian PEKPPP 2025 akan dilakukan langsung oleh Kementerian PAN-RB. 

BACA JUGA:Suami di Lubuklinggau Tega Siram Istri dengan Air Keras, Ini Pemicunya !

BACA JUGA:Tawuran Pelajar di Lubuklinggau, MAN 2 vs SMK 3: Ini Pemicunya!

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

“Paling lambat 24 November 2025 seluruh dokumen harus diserahkan. Ini kesempatan kita untuk meraih reward. Pada penilaian sebelumnya, Lubuklinggau sudah mendapat predikat baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Lubuklinggau kini menggunakan sistem pelayanan publik yang berbasis kinerja terukur, sehingga proses penyampaian data dan target lebih mudah dilakukan.

Pemanfaatan database menjadi salah satu kunci dalam penyusunan perencanaan ke depan.

BACA JUGA:Lubuklinggau Siap Jadi Tuan Rumah Porprov: Komitmen Walikota Dorong Kemajuan Olahraga Daerah

BACA JUGA:Tergiur Uang Jasa Rp500 Ribu, Seorang Kurir Diciduk Polisi

“Data harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pekerjaan harus selaras dengan target yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah terhadap standar pelayanan publik. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: