Wujudkan Keadilan Humanis, Teken MoU Pidana Kerja Sosial

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Bupati Muara Enim H Edison bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumsel menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan pidana kerja sosial di wilayah Sumsel. 

Penandatanganan berlangsung di Griya Agung Palembang, sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan masyarakat, Kamis 4 Desember 2025.

Pidana kerja sosial dipandang sebagai alternatif hukuman yang tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. 

"Dengan adanya MoU ini, Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu daerah yang berkomitmen menghadirkan keadilan yang lebih berimbang antara aspek hukum dan kemanusiaan," ujar Bupati H Edison didampingi Kapala Kejaksaan Negeri Muara Enim Zulfahmi, SH MH.

BACA JUGA:Pengedar Sabu Jaringan Antar Kabupaten Diciduk

BACA JUGA:256 Guru Ngaji Ikuti Pelatihan Manajemen TPQ/TPA

Dijelaskannya, bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional yang menekankan pendekatan rehabilitatif. 

Dirinya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan hukum tidak hanya menindak, tetapi juga mendidik dan membangun kembali semangat sosial pelaku.

Selain itu, Bupati menambahkan program pidana kerja sosial juga diyakini akan mendukung pembangunan daerah. 

Melalui kontribusi tenaga pelaku dalam kegiatan sosial, lingkungan, maupun pelayanan publik, masyarakat akan memperoleh nilai tambah sekaligus memperkuat rasa kebersamaan.

BACA JUGA:Wiraswasta Jadi Pengedar Sabu Dibekuk Polisi

BACA JUGA:Barak Dalmas dan Mess Polwan Baru Makin Nyaman dan Humanis

Hal ini sejalan dengan visi Pemkab Muara Enim untuk membangun daerah Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA). 

Dengan penandatanganan MoU ini,  Bupati berharap langkah ini menjadi inspirasi untuk mengedepankan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera di Bumi Serasan Sekundang. (ozi)

Sumber: