Pemprov Sumsel Genjot Optimalisasi APBD dan Perputaran Ekonomi Daerah Menjelang 2026

PALPOS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus menggenjot optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong perputaran ekonomi daerah menjelang tahun anggaran 2026.

Upaya ini diperkuat melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang akan terus dimaksimalkan sepanjang tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., dalam kegiatan Executive Coffee Morning bertajuk “Merajut Sinergi, Memacu Akselerasi” bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto, yang berlangsung di Kantor OJK Sumsel, Jumat (12/12/2025).

Edward menegaskan bahwa pembahasan APBD tidak sekadar berbicara tentang angka, melainkan menyangkut arah dan masa depan pembangunan daerah.

BACA JUGA:Kunker ke Desa Benawa, Herman Deru Pastikan OKI Terima Anggaran Terbesar Sumsel 2025

BACA JUGA:Kunker ke OKI, Herman Deru Dorong Percepatan Jalan Strategis Jejawi–Pangkalan Panjang

Ia menyebut visi pemerintahan Herman Deru–Cik Ujang (HDCU) periode kedua, “Maju Terus Untuk Semua”, menjadi landasan utama dalam penentuan kebijakan belanja daerah.

“Saat ini terdapat 12 program prioritas yang tengah dijalankan. Seluruh belanja daerah tetap mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi APBD Sumsel hingga kini telah mencapai 78 persen,” ujar Edward.

Ia mengakui adanya pergeseran pelaksanaan anggaran seiring dengan pelantikan kepala daerah baru, terutama pada sektor infrastruktur.

Meski demikian, Pemprov Sumsel terus berupaya mengoptimalkan sisa waktu yang ada agar anggaran dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Kunker ke OKI, Herman Deru Resmikan Masjid Baitul Hayza dan Shalat Jumat Bersama Warga.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Raih Juara II BERES Award 2025, Tegaskan Komitmen pada Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Edward juga menambahkan bahwa sejumlah program daerah berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, komunikasi dan sinergi lintas pemerintah menjadi kunci agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sumber: