Kemenkum Sumsel Teken Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026

PALEMBANG, PALPOS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Kamis (15/1).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi dan seremonial belaka.

“Integritas adalah fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Komitmen yang kita tandatangani hari ini harus tercermin dalam perilaku, pola kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

BACA JUGA:Sidang PMH Bina Darma: Pihak Tergugat Persoalkan Lokasi Objek Sengketa dalam Sertifikat

BACA JUGA:Wakil Menteri Hukum Sosialisasikan KUHP Baru di Palembang, Kunjungi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan

Lebih lanjut, Kakanwil juga mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Inovasi dipandang sebagai kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Kegiatan dirangkaikan pula dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selaku instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas organisasi, di mana setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berorientasi hasil.

BACA JUGA:Bertemu Dubes India, Gubernur Herman Deru Dorong Ekspor Hilirisasi dan Program Pelatihan Pemuda Sumsel

BACA JUGA:Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Mengintai Sejumlah Wilayah di Sumsel

Turut menyaksikan giat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas.

Sumber: