Iklan BANNER HUT PROVINSI SUMSEL KE 80
Iklan Banner Hari Pers Nasional - Empat Lawang
Iklan Astra Motor

Sinkronisasi Kondisi Keuangan, 58 OPD Muara Enim Paparan

Sinkronisasi Kondisi Keuangan, 58 OPD Muara Enim Paparan

PAPARAN : Dalam rangka finalisasi sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, 58 OPD melakukan paparan diruang rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim.-Foto:Dokumen Palpos-

MUARA ENIM, PALPOS.CO - Dalam rangka finalisasi sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan kondisi keuangan yang ada, 58 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan paparan diruang rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Senin 11 Mei 2026.

Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plh Sekda Muara Enim Emran Thabrani yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Muara Enim, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan paparan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11 - 13 Mei 2026.

Menurut Emran, inti dari paparan tersebut adalah untuk melihat kondisi keuangan dengan RKPD tahun 2027.

BACA JUGA:Bupati Instruksikan Kades Tegakkan Larangan Bakar Lahan

BACA JUGA:Pencuri Getah Karet Nyaris Tewas Diamuk Massa

Dengan adanya paparan tersebut kita akan melihat RKPD mana yang akan di efisiensi atau tidak serta yang menjadi prioritas untuk tetap dipertahankan. 

"Hari ini adalah final pembahasan, untuk memastikan kembali apa-apa yang bisa bergeser atau tidak dalam APBD 2027," jelas Emran.

Lanjut Emran, dari data Bapenda Muara Enim, untuk APBD Muara Enim 2027 diperkirakan sebesar Rp2,3 triliun. Dan ini lebih kecil dari APBD Muara Enim Tahun 2026 sebesar Rp2,6 Triliun.

Masih dikatakan Emran, pasca pemotongan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan rasionalisasi daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyesuaian anggaran secara terukur.

BACA JUGA:Kloter 12 Resmi Dilepas 306 CJH Kloter 15 Berangkat 12 Mei

BACA JUGA:Ribuan Warga Antusias Ikuti Senam Asma Indonesia

Seperti belanja non-prioritas, khususnya pengurangan anggaran perjalanan dinas dan operasional. Efisiensi Terukur dimana OPD dituntut melakukan efisiensi agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.

Namun untuk program Membara semaksimal mungkin akan tetap diakomodir. "Nanti setelah paparan, hasil akhirnya akan diserahkan ke Bupati sebagai penentu kebijakan," pungkasnya.(ozi)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: