Kata-Kata Pejabat dan Harga Sebuah Kepercayaan

Oleh: Alditya Aris Rinandy, S.E., M.M.

DALAM beberapa hari terakhir, publik Indonesia menyaksikan lima isu berbeda yang memiliki satu benang merah, yakni apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana para pemimpinnya menjelaskan tindakan tersebut.

Antrean BBM di Bali, pemadaman listrik di Batam, karhutla di Kalimantan dan Sumatera, polemik ijazah Wakil Presiden, serta wacana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes bukan sekadar berita yang berdiri sendiri.

Semuanya menguji kepercayaan publik terhadap negara dan para pejabat yang berbicara atas nama pemerintah.

Di Bali, antrean panjang BBM bermula dari gangguan distribusi, keterlambatan kapal, cuaca, dan lonjakan permintaan.

BACA JUGA:Menagih Janji Sebuah Merek Bernama Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Karhutla

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa stok nasional aman, sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kepanikan warga turut menyebabkan pasokan di SPBU cepat habis.

Namun, video yang paling menyita perhatian bukanlah konferensi pers, melainkan rekaman seorang operator SPBU yang menangis dan berkata, “Saya bukan robot.”

Ia kelelahan setelah jam operasional diperpanjang. Koster kemudian menyatakan bahwa petugas tetap harus melayani dan meminta mereka untuk “jangan mengeluh”.

Kebijakan membuka SPBU selama 24 jam mungkin dimaksudkan untuk mempercepat distribusi.

BACA JUGA:Karhutla tak Kunjung Usai: Saatnya Mengubah Kebiasaan dan Cara Kita Bertindak

Namun, tanpa jumlah pekerja dan pengaturan sif yang memadai, solusi tersebut justru memindahkan tekanan kepada petugas di lapangan.

Di Batam, pemadaman listrik selama belasan jam mengganggu aktivitas rumah tangga, usaha, dan layanan air.

Wali Kota Amsakar Achmad menyatakan bahwa pasokan listrik telah pulih, sedangkan Bahlil menyebut kemungkinan gangguan akibat petir dan hewan.

Sumber: