“Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UU dasar 1945. MK sudah meminta pemerintah untuk merevisi UU tersebut bahkan kami DPRD OKU pernah melakukan penandatanganan bersama ormas dan mahasiswa beberapa waktu yang lalu yang menyatakan menolak lahirnya UU Cipta Kerja,” tegas Yudi dihadapan puluhan buruh Kabupaten OKU.
Ditambahkannya, DPRD OKU tidak akan merubah pendirian untuk tetap berada ditengah-tengah para buruh dalam menolak UU Cipta Kerja sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan para buruh.
“DPRD tidak merubah pendirian untuk mendesak pemerintah agar mencabut UU Cipta Kerja dan berjuang menolak UU Cipta Kerja. Yakinlah DPRD tidak akan berbeda pendapat dengan rekan-rekan sekalian. Dan hari ini tuntutan buruh di OKU ini akan kami teruskan langsung ke Senayan lewat faximile," tandasnya. (*)