Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, bahwasanya BUMD dapat dikelola secara maksimal jika menempatkan Komisaris dan Direksi yang tepat dan berguna. "Komisaris dan Direksi BUMD memiliki banyak tanggung jawab. Maka, dalam pemilihannya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki,"ucapnya.
Lanjutnya, pemerintah di daerah seharusnya sudah dapat memetakan sendiri BUMD mana yang sehat dan BUMD mana yang sakit. "Karena perlu kita tekankan, BUMD yang sehat mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah. Kalau hadirnya BUMD lebih banyak memberikan kerugian atau tidak ada manfaatnya. Maka bubarkan saja,"ungkap Wakil ketua KPK.(*)