Anggota DPR Dorong Tingkatkan Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Muba

SEKAYU, PALPOS.ID - Percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga pedesaan di Kabupaten Muba, terus dikebut Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi.

Hal ini juga menyasar dari semua sektor, terutama dari kawasan pelosok desa yang menjadi konsen utama Pemkab Muba.

"Di Kementerian Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, saya terus mendorong agar alokasi dana desa di Muba ini ditingkatkan. Karena percepatan pembangunan   infrastruktur dan tingkat kesejahteraan di pedesaan di Muba menunjukan tren positif," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Ir Achmad Hafisz Tohir saat Pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, Selasa 04 Oktober 2022.

Adik kandung Hatta Radjasa ini mengapresiasi Kabupaten Muba dibawah komando Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.

BACA JUGA:Kepala BI Puji Program GSMP Gubernur Deru Dihadapan Anggota DPR

"Di saat beberapa daerah lain justru tingkat kemiskinannya meningkat, justru di Muba menurun. Ini sangat luar biasa," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi menyebutkan Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan dana desa dari APBD.

Namun Pemkab Muba juga telah mengalokasikan dana desa melalui dana APBD Kabupaten Muba.

"Bahkan jumlah dana desa dari APBD Muba lebih besar dari alokasi dana desa APBN. Ini bentuk keseriusan Pemkab Muba untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa Kabupaten Muba," tuturnya.

BACA JUGA:Singgung Pernyataan Oknum Komisi I DPR RI, Danrem 044/Gapo : TNI Solid, Waspadai yang Memecah Belah

Mantan Kepala Bappeda Muba ini mengungkapkan sebanyak 40 persen alokasi dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Yang mana juga selain itu dialokasikan untum program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan COVID-19," urainya.

Selain itu, dalam kaitan transparansi Apriyadi mengaku dana desa di Muba sudah menetapkan sistem keuangan desa (siskeudes) yang transparan dan akuntabel.

"Kita ingin agar pengelolaan dana desa benar-benar transparan dan akuntabel," ucapnya.

BACA JUGA:Pemberian Pensiun DPR RI Bakal Bebani APBN

Lanjutnya, dalam kesempatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa kiranya dapat diikuti dengan baik oleh Perangkat desa di Muba.

"Tujuannya agar pengelolaan dana desa on the track dan tidak menemukan kendala dalam implementasi," tandasnya. (*)