PALEMBANG, PALPOS.ID - Pengadaan moda Light Rail Transit (LRT) di Palembang kembali disorot. Lantaran biaya operasionalnya dinilai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Mengemukanya sorotan tersebut hasil kunjungan kerja komisi V DPR RI ke Kota Palembang. Sejumlah alasan yang membuat komisi V DPR RI menyebut operasional membebani APBN, di antaranya pemasukan dan pengeluaran tak sebanding.
Di mana pemasukan lebih kecil dari pemasukan. Bahkan pada tahun ini saja, anggaran APBN mencapai Rp 199,94 miliar.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menanggapi pernyataan pihak komisi V DPR RI dengan mengatakan, sesuai dengan undang-undang, moda LRT tidak berorientasi pada profit namun berdasarkan pelayanan untuk masyarakat.
Namun begitu, lanjut Deru, Pemprov Sumsel sudah melakukan upaya untuk mendukung layanan LRT, yang salah satunya memfasilitasi pengedaan feeder menyambung layanan LRT.
Tak hanya itu, agar LRT jadi moda favorit, Pemprov juga telah mengeluarkan kebijakan dengan mengajak masyarakat menggunakan LRT namuan sempat tak efektif lantaran wabah covid-19, namun kedepan kata Deru, akan kembali dipertimbangkan untuk diterapkan kembali.
Di sisi lain, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel juga telah melakukan upaya di antaranya membuat Kartu Pelajar, Kartu Merdeka, Kartu ASN, Kartu Sumpah Pemuda dan sejumlah promosi serta upaya lainnya agar LRT jadi menjadi alternatif utama moda angkutan umum bagi masyarakat.
Terkait LRT yang dinilai membebani APBN serta dianggap tidak efektif, warga Sumsel, terutama masyarakat Kota Palembang tetap berharap keberadaan LRT di Kota Palembang dipertahankan dan agar bisa tetap ‘di hati’ masyarakat, warga berharap dijadikan untuk angkutan umum untuk berwisata.
Rurli, salah seorang warga Kota Palembang mengatakan, salah satu yang membuat LRT belum menjadi pilihan karena belum terintragasi dengan moda angkutam umum lain dan juga belum terintegrasi dengan kawasan publik lainnya seperti perkantoran dan mal serta pasar.
“Namun begitu, keberadaan LRT tetap bermanfaat dan memang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya mengalihkan moda LRT menjadi moda untuk berwisata," ujarnya.
Senada dikatakan Chila, saah seorang mahasiswi salah satu universitas ternama di Kota Palembang. Dimana dirinya sependapat jika pengelolaan LRT harus segera sirevisi dengan beberapa program yang dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan LRT.
“Bisa jadi lokasi wisata dengan bekaerjasama dinas pariwisata atau bekerjasama dengan instansi lainnya sehingga anggaran triliunan yang dikeluarkan untuk membangun LRT tidak sia- sia," ucapnya. Sedangkan Aben, yang juga warga Ilir Tinur I Kota Palembang berharap ada usaha maksimal pemerintah pusat dengan mendukung pemerintah mencari solusi agar LRT tetap bisa bermanfaat.
“Kan rugi jika LRT disetop sampai akhirnya mangkrak. Jadi lebih rugi lagi. Sebaiknya karena ini pengadaannya melalui APBN, maka pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam hal ini Pemprov dan kabupaten/kota untuk duduk bersama mencari solusi yang nyata bagaimana agar LRT tetap beroperasi, namun tidak juga merugi,” harapnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Kota Palembang, Ir Ferry Kurniawan mengatakan harusnya DPR memberikan solusi agara LRT bisa termanpaatkan bukan malah membuat pernyataan yang menyudutkan.
“Kalau sedari awal DPR bersuara lantang menolak tentunya LRT tidak jadi dibangun, namun karena mereka setuju maka sarana transportasi ini dibangun. Jadi tidak fair menyalahkan mitra kerja pemerintah daerah yang bertindak atas persetujuan DPR,” tandas Ferry.