Dia menambahkan, sebaiknya ke depan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkolaborasi Larang ASN membawa kendaraan roda empat sampai mencari solusi bersama yang salah satunya menekankan ASN dan pejabat publik termasuk DPRD memakai LRT.
“Selain itu kolaborasi pusat dan daerah untuk mencari alternatif agar LRT tetap bisa beroperasional namun pemasukan operasional LRT bisa mengimbangi pengeluaran,” tukas Ferry.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. MH Thamrin MSi mengatakan keberadaan LRT bukan soal membebani atau tidak membebani ya, tapi rasional atau tidak anggaran APBN.
''Sepanjang masih rasional, ya tidak apa-apa, yang penting ukuran rasionalnya,” ujar Thamrin.
Thamrin juga menerangkan, jika perkataan Gubernur Sumsel terkait tujuan pengadaan LRT bukanlah profit oriented memang benar.
“Nah apa yang dikatakan oleh Gubernur itu benar, tidak profit oriented. Karena LRT itu kan pelayanan publik, ya yang harus disediakan paling penting itu bukan untung atau tidaknya tetapi tersedia atau tidak untuk masyarakat," terangnya.
Menurutnya, pengelolan LRT memang tidak dapat menutupi biaya oprasionalnya sendiri tetapi harus dibantu subsidi dari Pemerintah.
“Memang sebenarnya pegelolaan itu paling tidak bisa menutupi biaya oprasional, tapi persoalannya kan LRT kita masih satu koridor masih susah untuk menutupi biaya oprasional pasti harus ada subsidi. Persoalannya sekarang siapa yang mau mensubsidi, karena ini pelayanan dari pusat ya berarti harus pusat," ucapnya.
Thamrin menuturkan, jika seharusnya terkait masalah ini memang harus dibicarakan bersama bagaimana mengatur biaya operasionalnya agar tidak menjadi beban dan membuat LRT seakan mubazir.
”Memang sebaiknya ini dibicarakan bersama, transportasi kota memungkinkan tidak untuk berbagi beban untuk membiayai oprasional. Karena kalau kita menghentikan atau menstop LRT itu sangat sayang, investasinya juga mahal, mubazir kan,” tuturnya.
Lebih lanjut kata Thamrin, jika sebenarnya transportasi umum seperti LRT cukup efisien dipergunakan.”Seharusnya kita melakukan koridor berikutnya ya supaya transportasi kota lebih efektif, karena kan kereta ini menurut saya yang paling efisien,” imbuhnya.
Namun, yang menjadi masalah juga sebenarnya adalah jalur LRT itu sendiri. Pasalnya untuk menjangkau stasiunnya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan karena jalur LRT hanya tempat-tempat tertentu.
“Sekarang dia menjadi tidak laku karena dia tidak menghubungkan dari rumah ke pusat-pusat mobilitas orang, kan ini baru dari mall ke mall. Sebenarnya penataannya itu yang paling penting, dan kalau tidak salah sudah ada beberapa pihak yang membuat semacam marketing," lanjutnya.
Thamrin mengatakan, Pemkot Palembang seharusnya memberikan gerakan yang dapat mendorong masyarakat agar mau menaiki LRT lagi.
"Pemerintah juga seharusnya mendorong gerakan masyarakat, seperti misalnya cinta LRT, selamatkan LRT, dan kampanye-kampanye lain sehingga orang mau naik LRT," katanya.
Dia mengimbau kepada Pemkot Palembang, agar tidak hanya berpangku tangan tetapi juga harus bergerak membantu menyelesaikan masalah agar menemukan solusi.