Dengan kebijakan itu semuanya adalah retorika dari Pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan ini tidak ada sinkronisasi keinginan dari Pemerintah itu sendiri,” ujar Yan, saat diwawancarai via telepon, Senin 26 Desember 2022.
Menurutnya, Pemerintah membuat kebijakan dengan sesuka hati saja, tanpa memikirkan bagaimana kedepannya.
“Pertama, menggunakan sepeda listrik, jadi pikir Pemerintah ini tidak ada sama sekali dalam hal energi.
Berubah-berubah terus, suka-suka mereka untuk menggantikan jenis BBM dengan jenis apapun,” terangnya.
Dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan di bulan depan, dan pertalite akan dihapuskan.
‘’Sederhana saja harusnya kita berpikir masih banyak kendaraan-kendaraan di Indoensia ini yang dikategorikan sepuluh tahun ke bawah.
Masih banyak mobil yang produksinya tahun 95, tahun 80-an, tahun 2000 awal. Tidak segampang itu menggantikan BBM jenis yang terbaru,” imbuhnya.
BACA JUGA:Kejati Sumsel Selamatkan Uang Negara Rp19.4 Miliar, Ajukan 11 Perkara Tuntutan Mati...
BACA JUGA:PIALA AFF 2022: Timnas Indonesia Ditahan Imbang 10 Pemain Thailand
Yan menganggap jika 10 tahun terakhir Pemerintah hanya mau didengar dan dituruti keinginnnya. Akan tetapi tidak mau mendengarkan masyarakat.
‘’Jadi opini saya mengatakan, jika kebijakan Pemerintah ini ya suka-suka mereka aja mau gimana.
Apapun keinginan dari masyarakat tidak pernah didengar oleh Pemerintah. Malah mereka inginnya mereka yang didengar dan melaksanakan apa maunya mereka, hanya sebatas itu,” katanya.
Lebih lanjut kata Yan, jika Indonesia tidak seperti negara maju lainnya yang sudah ada kebijakan terkait masalah kendaraan.
“Kalau menurut saya kebijakan ini tidak efektif, kita bukan seperti negara-negara lain. Di mana ada kendaraan di jalan raya, ada batasan untuk membeli kendaraan.
Ini tidak seperti itu, bisa seperti membeli kacang goreng. Kita bukan seperti negara maju yang berpikir seperti itu,” lanjutnya.
BACA JUGA:Sumber Penghasilan Sama Dari Pemerintah, PPK Rangkap 3 Profesi Jadi Sorotan