Apa yang disampaikan Walikota Lubuklinggau dua periode ini senada dengan yang disampaikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya. Dimana pemberian TPP ASN disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Kemendagri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) pada rapat internalisasi analisa jabatan , analisa beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Selasa 29 November 2022 lalu. (*)