Bahkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan fakta tidak sesuai dengan data. Ada diantaranya yang pegawai BUMN/BUMD, kepala desa, perangkat desa, bidan, pengacara, dan dosen.
Kadinsos OKU, Syaiful Kamal mengatakan, ada 6.026 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan dampak inflasi. Dan sudah direalisasikan pada akhir 2022 yang lalu.
Bantuan tersebut diberikan kepada yang masuk DTKS, tapi belum pernah mendapat bantuan baik PKH, maupun BPNT.
BACA JUGA:Asyik! Masa Pendaftaran Calon Penerima Bansos 2023 Diperpanjang, Wah Kesempatan Nih...
BACA JUGA:Cara Daftar Bansos BLT BBM Rp300 Ribu 2023, Kapan Pencairannya?
“Sejauh ini dari hasil verifikasi di tingkat desa tidak ada data yang masuk kategori tidak valid,” ujarnya.
Sedangkan bansos PKH atau BPNT merupakan bansos yang sudah rutin diberikan dari pusat.
Diakui Syaiful, memang kadang ada KPM yang melapor tidak menerima bansos meski masuk DTKS. “Ini bisa disebabkan data tidak valid,” ucapnya.
Ada juga yang pernah menerima bansos seperti PKH, atau BPNT tapi setelahnya tidak menerima. Ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor.
BACA JUGA:5 Syarat Wajib Penerima Bansos, Ini Daftar Lengkapnya...
BACA JUGA:17 Penyebab Bansos PKH Anda Belum Bisa Dicairkan, Apa Saja Ya, Berikut Penjelasannya...
Terhadap data yang tidak valid bila masih bisa dikoordinasikan dengan Disdukcapil maka akan dibantu.
Tapi ada juga yang perlu koordinasi dengan pusat. “Ada saja setiap hari yang melapor,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengatakan, pernah mendapatkan sejumlah keluhan dari warga terkait penerima bansos yang masih tidak tepat sasaran.
Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para penerima yang sudah tidak layak lagi. Secara ekonomi mampu, tapi masih mendapatkan bantuan.
BACA JUGA:Pemilik KIS BPJS Kesehatan Dapat 4 Macam Bansos dari Pemerintah, Ini Penjelasannya...