Untuk penyebaran informasi dan penyadaran hukum bagi masyarakat, Kanwil Kemenkumham Sumsel juga memiliki tugas memberikan pembinaan.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Kaji dan Verifikasi Data Permohonan Naturalisasi Warga China...
Kemudian, penyuluhan, pemberdayaan, bantuan hukum, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.
“Kita memiliki desa-desa binaan, kelompok sadar hukum, yang dilombakan mulai tingkatkan Kab/Kota, provinsi, hingga nasional”, imbuhnya.
Ilham Djaya menyebut Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Peradi juga dapat bekerjasama untuk memberikan konsultasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Termasuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin sebagaimana amanat dari UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan diundangkan pada tgl 2 November 2011 melalui Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Dorong Kerajinan Aluminium Didaftarkan Kekayaan Intelektual
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Jemput Bola Data Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Ilham mengharapkan kerjasama ini segera terwujud dan dapat diimplementasikan secepatnya.
“Bagaimana kegiatan kita ini lebih mengena ke masyarakat, sehingga harus kita sinergikan bersama, hal ini tidak lain untuk bersama-sama mewujudkan kepastian Hukum”, ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Peradi Palembang, Azwar Agus mengapresiasi respon positif Kakanwil.
Menurut Azwar Agus, pertemuan ini sangat memiliki makna untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum ditengah masyarakat.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya Terima Audiensi Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumsel...
“Kami selaku praktisi hukum sepakat dengan Pak Kakanwil agar pertemuan ini segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan,” tutupnya.