EMPAT LAWANG, PALPOS.ID - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat di dampingi oleh kepala Kp2kp Empat Lawang Kemas Ismail Thobrani beserta jajaran mencanangkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2023.
Menurut Kepala Kp2kp Empat Lawang, Kemas Ismail Thobrani bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
" Pencanangan ini dilakukan dengan menggalang dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam untuk mewujudkan tercapainya Zona Integritas Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (ZI-WBBM)," jelas Kemas Ismail Thobrani selaku kepala Kp2kp Empat Lawang.
BACA JUGA:Pegawai Non ASN Dinkes Empat Lawang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kadinkes : Semoga Diikuti OPD Lain
Dukungan ini ditandai lanjutnya, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Pencanangan Pembangunan ZI-WBBM. Diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, Wakil Bupati Kebupaten Lahat, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pagar Alam, serta BPKAD Empat Lawang.
Pencanangan ini sambungnya, sebagai langkah awal untuk mewujudkan good govermence dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi serta efektif dan efisien bagi masyrakat Kabupaten Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang.
BACA JUGA:Korban Pembunuhan di Taba, Ternyata Warga Kepahiyang Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:Ini Dia 15 Manfaat Tempe Untuk Kesehatan, Bisa Mengelola Stres
" Kedepannya KPP Lahat akan melakukan banyak perubahan diberbagai bidang yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan area, peningkatan kualitas pelayan publik", katanya.*