Semuanya untuk mendukung kepentingan strategis nasional, karena kedua kabupaten itu merupakan kepulauan terluar Indonesia.
BACA JUGA:17 Tahun Usulan Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Apalagi rentang kendali pemerintahan cukup jauh terhadap kedua kabupaten tersebut dari ibukota Provinsi Kepri yakni Tanjung Pinang.
Selain itu, sambung Ansar Ahmad, kendali tidak memenuhi syarat administrasi, tapi secara esensial yakni menyangkut kedaulatan negara Indonesia.
Kemudian, jika bicara kedaulatan negara atau diskresi tentu apa saja bisa dilakukan. Seperti halnya di wilayah Papua saat ini.
Bahkan, saat pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, juga alasannya rentang kendali pemerintahan, dan percepatan pembangunan.
BACA JUGA:Usul Bentuk 2 Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
‘’Maka sangat bagus jika Provinsi Natuna Anambas bisa terwujud. Dan saya sebagai Gubernur Kepri siap menjadi orang pertama memberikan rekomendasi itu,” tambah Ansar Ahmad.
Diketahui, wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas juga merupakan daerah otonomi baru atau DOB pemekaran dari Provinsi Kepulauan Riau.
Bahkan, rencana pembentukan DOB Provinsi Natuna Anambas karena jauhnya jarak dengan Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri.
Akan tetapi, karena syarat pembentukan provinsi baru minimal ada lima kabupaten kota, maka kabupaten kota yang ada juga harus pemekaran.
Dimana, Kabupaten Natuna akan dimekarkan lagi menjadi tiga yakni Kabupaten Natuna, Kabupaten Natuna Barat, dan Kabupaten Natuna Selatan.